Manokwari — Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si., menyerukan dengan tegas agar seluruh komponen masyarakat dan pemerintah menjaga kelestarian hutan dan alam Papua. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah pertemuan resmi bersama masyarakat, bupati, serta para kepala dinas terkait, termasuk Dinas Kehutanan, Kominfo, Lingkungan Hidup, dan perwakilan BPJS.Minggu siang (27/7/2025)WIT
Dalam sambutannya, Gubernur mengumumkan adanya 10 kesepakatan strategis untuk Manokwari yang berfokus pada pelestarian laut, hutan, dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan serta ramah lingkungan.
“Kita telah sepakat untuk melindungi 70% wilayah laut Samudra dari eksploitasi. Kawasan itu akan dikunci untuk konservasi demi kelangsungan hidup ekosistem. Kita tidak bisa lagi membiarkan alam ini dijarah tanpa arah,” tegas Dominggus.
Ia juga mengingatkan bahwa seluruh pembangunan wajib mengacu pada aturan nasional dan tata ruang daerah. Segala bentuk pelanggaran tata ruang dan pembukaan hutan liar harus dihentikan.
Gubernur menyinggung lagu ikonik “Tanah Papua, Surga Kecil Jatuh ke Bumi” karya Edo Kondologit, yang menggambarkan betapa kayanya Tanah Papua, namun ironisnya kekayaan ini belum dirasakan secara adil oleh masyarakat adat Papua sendiri.
“Tanah ini milik kita, alam ini titipan Tuhan. Kalau kita jaga hutan, hutan akan jaga kita. Jangan sampai kita wariskan air mata, bukan mata air, untuk anak cucu kita,” ujarnya dengan suara bergetar.
Dominggus juga menekankan bahwa pelestarian alam bukan sekadar tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab moral seluruh masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), agar tidak menjadi penonton atas rusaknya tanah mereka sendiri.
Dalam kesempatan itu, Gubernur turut menceritakan keterlibatannya dalam konferensi internasional di Weslo yang dihadiri perwakilan dari Brasil, Norwegia, Inggris, dan negara lain yang memiliki kepedulian tinggi terhadap hutan tropis.
Sayangnya, menurut Dominggus, masih banyak masyarakat lokal yang tidak tahu bahwa ada aliran dana bantuan dan program konservasi dari luar negeri, baik melalui LSM maupun kementerian.
“Kita tidak boleh terus dalam ketidaktahuan. Pemerintah daerah harus tahu ke mana dana bantuan itu mengalir, siapa yang mendapat manfaat, dan siapa pemilik hak ulayat sebenarnya,” ujarnya dengan nada keras.
Ia menegaskan bahwa transparansi, partisipasi masyarakat adat, dan kontrol bersama adalah kunci untuk memastikan setiap program pelestarian hutan berjalan adil dan tepat sasaran.
“Kalau tidak, kita hanya jadi korban atas nama pembangunan. Jangan biarkan orang luar lebih tahu tentang hutan kita ketimbang kita sendiri,” tegasnya lagi.
Gubernur pun menutup sambutannya dengan menyerukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan mitra pembangunan, baik dalam maupun luar negeri, demi menjaga hutan Papua yang menjadi paru-paru dunia.
Penulis : Amatus.Rahakbauw.K
