Manokwari,Tempo Timur.com — Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si, menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada sejumlah pejabat administrator yang akan mengisi posisi Pelaksana Tugas (Plt) di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua Barat. Selasa (3/6/2025)
Acara penyerahan dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pengisian jabatan tinggi pratama yang kosong, menyusul adanya pegawai yang telah memasuki masa purna tugas.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang telah menerima SK. Ia berharap penugasan tersebut menjadi awal semangat baru dalam melayani masyarakat Papua Barat.
“Semoga amanah ini dapat menumbuhkan semangat baru untuk bekerja dan berkarya lebih baik, penuh tanggung jawab, dan memberikan pengabdian terbaik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat,” ujar Dominggus Mandacan.
Gubernur juga menegaskan bahwa jabatan Plt bukan sekadar pengganti administratif, tetapi merupakan bentuk kepercayaan sekaligus ujian kepemimpinan.
“Tugas yang saudara emban bersifat strategis dan penuh tantangan. Jangan anggap ringan, karena beban moralnya sama seperti pejabat definitif,” tegasnya.
Mekanisme Lelang Jabatan Dimulai Dua Minggu ke Depan
Dominggus menjelaskan bahwa SK panitia seleksi untuk lelang jabatan telah ditandatangani. Panitia tersebut diketuai oleh Sekretaris Daerah Papua Barat dan beranggotakan tujuh orang. Proses lelang jabatan direncanakan akan dilaksanakan paling lambat dua minggu ke depan.
“Saya serahkan SK hari ini. Silakan Plt yang ingin ikut lelang, tidak ada larangan. Tapi yang terpenting adalah berdoa dan bekerja dengan sungguh-sungguh,” kata Gubernur.
Lima Arahan untuk Para Pelaksana Tugas
Kepada para pejabat Plt, Gubernur memberikan lima arahan penting sebagai panduan dalam menjalankan tugas, yaitu:
1. Laksanakan tugas dengan integritas, loyalitas, dan profesionalisme.
2. Bangun komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran dan pemangku kepentingan.
3. Cepat menyesuaikan diri dengan dinamika organisasi dan tantangan yang ada.
4. Fokus pada prioritas pembangunan daerah dan capaian kinerja.
5. Menjunjung tinggi etika birokrasi dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
Gubernur juga menekankan pentingnya memberdayakan staf dengan cara membagi tugas dan tanggung jawab secara proporsional agar roda pemerintahan berjalan maksimal.
Tegaskan Hak Pegawai dan Tanggung Jawab Moral Jabatan
Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, Gubernur mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah yang melekat dengan cobaan dan godaan. Karena itu, ia berharap para pejabat yang ditunjuk mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membuktikannya melalui kinerja.
Ia juga menegaskan pentingnya memberikan hak-hak seluruh pegawai, termasuk honorer, cleaning service, dan petugas keamanan (security).
“Mereka semua punya hak, dan hak itu harus diberikan. Pemerintah yang baik dimulai dari kepemimpinan yang adil kepada seluruh elemen di dalam organisasi,” tandasnya.
Penulis : Amatus.Rahakbauw.K
