Jakarta — Ketua Umum Fast Respon Counter Polri Agus Flores mengkritik tajam terkait penanganan kasus konser di Djakarta Warehouse Project (DWP) yang belakangan menjadi sorotan publik.
Dalam pernyataannya, ia menyoroti langkah-langkah yang diambil institusi Polri, khususnya terkait tanggung jawab pimpinan di Polda Metro Jaya.
“Jangan konfirmasi terus ke saya soal kasus ini. Kalau Dir Narkoba sampai dipecat, seharusnya Kapolda Metro Jaya juga mendapat tindakan tegas. Bahkan layak diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH), karena tanggung jawab institusi Polda Metro Jaya (PMJ) ada di bawah Kapolda,” ujar Agus Flores.
Agus menyoroti ketidak konsistenan Polri dalam penerapan prinsip tanggung jawab.
Ia mengacu pada pernyataan Kapolri sebelumnya yang mengatakan, “Ekor yang berbuat, kepalanya saya potong.”
Menurutnya, jika prinsip tersebut ditegakkan, maka pemimpin tertinggi di Polda Metro Jaya harus turut bertanggung jawab.
“Kalau kita mau bicara soal meluruskan Polri, maka jangan ada standar ganda. Institusi ini harus benar-benar bersih, mulai dari atas sampai bawah,” tegasnya.
Ia menilai kasus konser DWP bisa menjadi momen penting untuk menunjukkan komitmen Polri dalam mereformasi diri.
Agus mendesak Kapolri untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat atau bertanggung jawab dalam kasus ini dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku, tanpa pandang bulu.
“Kasus ini adalah ujian bagi institusi Polri untuk menunjukkan integritas dan komitmennya dalam menegakkan aturan serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” tutup Agus Flores.
(FRN)
