Medan — Kemenkumham Republik Indonesia pada 22 Oktober 2024 menerima keberatan (Oposisi) atas SK Menkumham Nomor AHU – 0011951. AH. 01. 07 Tahun 2019 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemuda Karya Nasional.
Keberatan tersebut disampaikan langsung Lembaga Bantuan Hukum Pemuda Karya Nasional (LBH PKN) kepada Kementerian Hukum dan HAM RI dengan surat tercatat yang ditandatangani Direktur LBH Sunansyah Aulia Rahman Dalimunthe SH dan Andre Gustiranda Manullang SH C. FLS C. PLA C. NS C. TA. Keberatan ini dilakukan mengingat nama Pemuda Karya Nasional merupakan hak eksklusif dari Arya Agustinus Purba, SH sebagai pemegang hak merek Pemuda Karya Nasional.
Perlu diketahui bahwa merek Pemuda Karya Nasional merupakan hak merek milik daripada Arya Agustinus Purba SH. Maka dari pada itu, segala penggunaan hak merek tanpa izin dapat dibatalkan termasuk pengesahan badan hukum perkumpulan pemuda karya nasional.
Sementara itu Yordan Van Yuken, SH selaku perwakilan LBH PKN mengatakan, bahwa penggunaan nama Pemuda Karya Nasional sudah didaftarkan di Kemenkumham dan hal tersebut sah bahwa merek Pemuda Karya Nasional benar milik Arya Agustinus Purba SH sehingga penggunaan merek tanpa izin merupakan tindakan melawan hukum. Konsekuensinya penggunaan merek tersebut menjadi tidak sah. Apabila ada yang coba – coba menyalahgunakan merek Pemuda Karya Nasional maka LBH PKN selaku pemegang kuasa merek akan melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.Demikian kata Advokat handal tersebut kepada awak media.
(Red)
