Batu Bara – Pejabat Pj. Bupati Batu Bara H. Heri Wahyudi Marpaung, S.STP, M.AP memberikan jawaban terhadap pandangan umum 10 fraksi atas nota ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten Batu Bara tahun anggaran 2023 dan nota ranperda rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten batu bara tahun 2025-2045 serta pembentukan 2 pansus.
Jawaban atas pandangan fraksi partai golkar dan partai bulan bintang terkait rancangan peraturan daerah RPJPD kabupaten Batu Bara tahun 2025 – 2045, Pj. Bupati Heri, menyampaikan, kelengkapan dokumen pendukung untuk rancangan peraturan daerah (Ranperda) tersebut seperti rancangan akhir RPJPD, laporan KLHS, review APIP terhadap rancangan akhir RPJPD berita acara konsultasi publik ranwal RPJPD, berita acara musrenbang RPJPD, hasil konsultasi pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk rancangan awal RPJPD telah disampaikan dan siap untuk menjadi bahan pembahasan lebih lanjut.
Semoga RPJPD Kabupaten Batu Bara tahun 2025 – 2045 mendapatkan saran dan masukan yang produktif, terintergratif, inovatif dan dapat ditetapkan sesuai jadwal ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang lebih baik.
Kemudian terkait laporan realisasi anggaran semester pertama tahun anggaran berjalan akan segera disampaikan setelah berakhirnya periode semester i (satu) tahun anggaran 2024 yaitu tanggal 30 juni 2024, kata Pj. Bupati yang diwakili sekretaris daerah Norma Deli Siregar diruang rapat Paripurna DPRD Batu Bara, Selasa (25/6).
Menjawab pandangan fraksi partai bulan bintang, terkait penyelesaian hutang belanja tahun anggaran 2023, pemerintah kabupaten Batu Bara akan melaksanakan pembayaran secara bertahap antara lain melalui mekanisme perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2024 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan (kondisi kas daerah).
Lalu terkait kegiatan di Kecamatan Nibung Hangus akan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Batu Bara dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan, untuk pembayaran TPP ASN di Kabupaten Batu Bara sampai dengan bulan mei sedang dalam proses realisasi dan untuk pembayaran bantuan lauk pauk telah terealisasi pertanggal 05 juni 2024.
Menjawab pandangan fraksi partai demokrat, Bahwa masih terdapat beberapa program kegiatan mencapai target realisasi anggaran yang telah ditetapkan, akan menjadi catatan penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta pengawasan yang dibarengi evaluasi dalam penggunaan anggaran.
Menjawab pandangan fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan, Pj. Bupati mengatakan, Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam mendorong pencapaian realisasi pendapatan daerah yang optimal akan berupaya memperhatikan, mengakomodir dan memberdayakan sumber-sumber pendapatan asli daerah serta pajak dan retribusi daerah.
Menjawab pandangan fraksi nurani karya bangsa, Pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan bpk terhadap LKPD Kabupaten Batu Bara .
Pemerintah Kabupaten Batu Bara akan berupaya bersinergi dengan pihak terkait sekaligus melibatkan stakeholder untuk menciptakan transparansi dalam melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Kabupaten Batu Bara di masa mendatang.
Menjawab pandangan fraksi partai amanat nasional, terkait realisasi pendapatan asli daerah yang mengalami penurunan akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara regular per-triwulan dalam rangka evaluasi terhadap potensi dan capaian pajak daerah, memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak daerah khususnya item pajak yang tidak tercapai target tahun 2023 serta bekerja sama dengan pihak-pihak terkait pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang enggan membayar pajak. Selanjutnya, terkait realisasi belanja modal yang mencapai 83,94% dapat dijelaskan bahwa realisasi atas belanja modal tersebut disesuaikan dengan kondisi kas daerah pada tahun anggaran berjalan.
Menjawab pandangan fraksi partai persatuan pembangunan, terkait SILPA APBD tahun 2023 yang tergolong besar dapat dijelaskan bahwa silpa tersebut terdiri dari dana kas blud, dana transfer pusat yang telah ditentukan peruntukannya dan akan digunakan pada tahun 2024 sesuai ketentuan perundang-undangan dan juga penerimaan hibah dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Menjawab pandangan fraksi partai keadilan sejahtera, Pemerintah daerah akan berupaya mensinkronkan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJPD tahun 2025-2045 melalui koordinasi antar pelaksana pembangunan, partisipasi masyarakat serta pengunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Menjawab pandangan fraksi gerakan indonesia raya, Bahwa program – program jangka panjang yang tercantum pada rpjpd akan di ikuti strategi langkah yang riil sehingga dapat dilakukan evaluasi atas hasil yang dicapai.
Terakhir menjawab pandangan fraksi partai nasional demokrasi, Pemerintah kabupaten batu bara akan berupaya optimal mengakomodir nilai – nilai lokal yang ada di batu bara melibatkan seluruh element dan stakeholder yang ada. Kemudian terkait dalam pengelolaan keuangan daerah dari hulu sampai hilir akan menjadi suatu komitmen pelayanan publik yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Batu Bara.
Rapat di hadiri Ketua DPRD Batu Bara Safi’i, SH, Pj. Bupati diwakili Sekretaris daerah Norma Deli Siregar, Sekretaris DPRD Azhar, S.Pd.,M.Pd dan seluruh anggota DPRD Kabupaten serta OPD dan unsur forkopimda.
(Ham)
