Halsel | Tempo Timur – Polemik pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Kecamatan Pulau Makian Kabupaten Halmahera Selatan menjadi sorotan publik.
Pasalnya pembangunan tersebut menelan anggaran puluhan miliar namun progres pekerjaan belum mencapai 25 persen dan di duga adanya unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pembangunan fisik.
Sejumlah aktivis Maluku Utara asal Makayoapun ikut merespon pembangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 tersebut.
Selain rencana aksi demonstrasi di Kantor Bupati Halmahera Selatan sebagai bentuk mosi ketidak percayaan terhadap Bupati Bassam Kasuba atas janjinya melanjutkan pembangunan RSP senilai 20 miliar yang di ragukan keabsahannya, Polda Maluku Utara juga di minta agar di usut tuntas aktor yang di duga KKN dalam pembangunan RSP Pulau Makian.
Maskur Hi. Latif salah satu Aktivis Maluku Utara Asal Kecamatan Pulau makian melalui media ini Senin 15 April 2024 mendesak kepada Polda Maluku Utara agar serius dalam menangani dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pembangunan RSP Pulau Makian.
“Pekan depan selain menyampaikan mosi ketidak percayaan kepada Bupati Halmahera Selatan, agenda selanjutnya mendatangi Polda Maluku Utara untuk mempertanyakan sejauh mana proses penyelidikan dugaan Tipikor RSP Pulau Makian yang saat ini di tangani Ditreskrimsus Polda Malut” Kata Maskur.
Di ketahui pembangunan RSP Pulau makian yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2023 dengan pagu anggaran senilai Rp. 44.3 miliar yang di kerjakan PT. Bina Bangun Sakti namun sampai saat ini pekerjaan tersebut di kerjakan belum mencapai 25 persen dan menjadi polemik.
(M Saifuddin)
