PMI Ilegal di Asahan Kabarnya Masih Aktif Keluar Masuk, Agus Flores Sesalkan Lambannya Penanganan APH

- Penulis

Rabu, 20 Maret 2024 - 04:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Asahan | Tempo Timur – Beberapa waktu lalu sempat viral di beberapa media adanya aktivitas keluar masuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Pelabuhan Tikus Kuwala Silo Laut blok 2 ,Desa Silo Baru Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan.

Walaupun sudah diberitakan beberapa media online namun kabarnya aktivitas perdagangan Manusia ini masih tetap berlanjut seakan tidak membuat para ejen/agen menjadi takut dengan aparat penegak hukum khususnya wilayah Kabupaten Asahan.

Hal ini diketahui setelah Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara Counter Polri Agus Flores kembali menerima pesan WhatsApp dari timnya yang dari Kabupaten Asahan, menyampaikan bahwa Rabu 20 Maret 2024 malam masih ada ditemui PMI yang akan berangkat ke luar negeri.

Baca Juga  Kapolres dan Ketua Bhayangkari Batu Bara Kunker Ke Polsek Labuhan Ruku

Dari Jakarta Agus Flores mengatakan timnya kembali melaporkan bahwa PMI Ilegal masih tetap beroperasi dengan lancar di wilayah Asahan. Dalam pesan itu disampaikan dilokasi tidak terlihat Aparat penegak hukum, sebut Agus kepada Media ini menjelaskan.

Padahal menurut Agus Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak sesuai dan atau tidak melalui tahapan yang telah ditetapkan oleh Undang Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, baik dilakukan oleh orang perseorangan, atau Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI, ataupun Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, disebut penempatan Unprosedur atau Ilegal.

Berdasarkan Undang Undang No 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), penempatan unporsedur atau ilegal yaitu:

Baca Juga  Rumah di Batu Bara Terbakar Tengah Malam, Polsek Lima Puluh Lakukan Penyelidikan

Penempatan PMI yang dilakukan oleh orang perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, yang berbunyi “Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan PMI. Pasal ini dipertegas lagi dengan pasal 81 yang berbunyi, “Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 15 miliar; jelasnya.

Tim/FRN

Berita Terkait

Wali Kota Mahyaruddin Salim Terima Audiensi Pengurus PD Muhammadiyah Kota Tanjung Balai 
Perkuat Persatuan dalam Keberagaman, Wakil Bupati Batu Bara Kukuhkan Pengurus FPK Periode 2026–2031
Wakil Wali Kota Tanjung Balai Hadiri Pisah Sambut Dandim 0208/Asahan 
Polinef Siapkan Tiga Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru 2027, Jadwal Nasional Belum Dirilis
Tutup FASI VII Murung Raya, Dina Maulidah Tekankan Pentingnya Pembentukan Karakter Anak
Kapolres Batu Bara Hadiri Pisah Sambut Komandan KODIM 0208/ASAHAN, Perkuat Sinergitas TNI-POLRI
Lantik Pejabat, Heriyus Tekankan Integritas dan Profesionalisme ASN
Penguatan Bunda PAUD, Wujudkan Anak Murung Raya Berkualitas

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 13:50 WIB

Wali Kota Mahyaruddin Salim Terima Audiensi Pengurus PD Muhammadiyah Kota Tanjung Balai 

Selasa, 10 November 2026 - 12:00 WIB

Perkuat Persatuan dalam Keberagaman, Wakil Bupati Batu Bara Kukuhkan Pengurus FPK Periode 2026–2031

Senin, 9 November 2026 - 19:29 WIB

Wakil Wali Kota Tanjung Balai Hadiri Pisah Sambut Dandim 0208/Asahan 

Senin, 9 November 2026 - 14:59 WIB

Polinef Siapkan Tiga Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru 2027, Jadwal Nasional Belum Dirilis

Senin, 9 November 2026 - 00:28 WIB

Tutup FASI VII Murung Raya, Dina Maulidah Tekankan Pentingnya Pembentukan Karakter Anak

Berita Terbaru

You cannot copy content of this page