BATU BARA | TEMPO TIMUR – DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar rapat Paripurna tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta rencana Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyelenggara penanaman modal dan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko.
Rapat berlangsung di ruang rapat Paripurna yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Batu Bara dan Bupati Batu Bara yang diwakili Asisten 1 serta Sekretaris DPRD dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, Selasa (21/03)
Dalam kesempatan tersebut Bupati Batu Bara yang diwakili Asisten 1 Rusian Heri menyampaikan nota 2 Ranperda Peraturan Daerah tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlaku paling lama 2 Tahun terhitung sejak Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 berlaku.
Hal ini berarti kata Rusian, pada Januari Tahun 2024 Peraturan Daerah tentang pajak dan Retribusi Daerah sudah diundangkan sebagai dasar hukum pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
Selanjutnya disampikan Rusian, “Ranperda tentang penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perlu untuk disusun guna menindak lanjuti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang cipta kerja yang saat ini sudah diganti dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja, “terangnya.
Menurut Rusian Heri, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perizinan berusaha berbasis resiko, sehingga beberapa ketentuan dalam peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Penanaman Modal dan Standard Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat. Ungkapnya
(Red)
