Oleh: Agus Flores Ketum Fast Respon
JAWA TIMUR — Publik tidak butuh alasan, publik butuh tindakan. Ketika laporan demi laporan soal tambang ilegal bermunculan, yang ditunggu adalah kecepatan dan ketegasan aparat. Namun yang terlihat justru sebaliknya: respons lambat, kesan pembiaran, dan minimnya langkah konkret.
Di tengah situasi itu, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur justru menunjukkan kinerja yang kontras. Penangkapan oknum Kadis ESDM Jatim menjadi bukti bahwa penegakan hukum bisa berjalan cepat jika memang ada kemauan. Ini bukan sekadar prestasi, tapi juga sindiran telak bagi pihak lain yang terkesan berjalan di tempat.
Temuan 17 titik tambang ilegal yang disampaikan Agus Flores seharusnya menjadi alarm keras. Namun jika laporan tersebut tidak segera ditindaklanjuti, maka yang muncul adalah pertanyaan besar: ada apa dengan respons aparat di lapangan?
Turunnya Satgas PKH menjadi penegas bahwa persoalan ini bukan hal kecil. Negara akhirnya turun tangan, seolah mengisi kekosongan respons yang semestinya bisa ditangani lebih awal.
Kondisi ini jelas mencoreng wajah Kepolisian Negara Republik Indonesia di mata publik. Lambatnya penanganan laporan masyarakat bukan sekadar soal teknis, tetapi menyangkut kepercayaan. Dan ketika kepercayaan itu mulai runtuh, dampaknya jauh lebih besar daripada sekadar satu kasus.
Dorongan evaluasi terhadap kepemimpinan di tubuh kepolisian daerah bukan tanpa alasan. Jika program nasional, termasuk agenda pemberantasan tambang ilegal yang digaungkan oleh Prabowo Subianto, tidak direspons dengan serius, maka wajar publik mempertanyakan komitmen di tingkat daerah.
Opini ini sederhana: hukum tidak boleh lambat. Ketika satu institusi mampu bergerak cepat dan yang lain tertinggal, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kinerja, tetapi juga wibawa negara itu sendiri.
