TEMPO TIMUR, MANOKWARI —
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Papua Barat, Djoni Saiba, SH, MAP, menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang menyebut nama Dominggus Mandacan dalam polemik bonus Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua, tanpa dasar yang jelas.
Hal itu disampaikan Djoni Saiba saat dikonfirmasi TempoTimur.com, Selasa malam (10/2/2026), sekitar pukul 21.23 WIT, melalui pesan WhatsApp, menanggapi komentar di media sosial yang mengatasnamakan salah satu cabang olahraga, khususnya MPC/UMPT.
Menurut Djoni, dirinya telah mencermati pernyataan yang beredar di media dan sangat menyayangkan adanya penyebutan nama Dominggus Mandacan, yang tidak hanya menjabat sebagai Gubernur Papua Barat, tetapi juga merupakan Kepala Suku Besar Arfak dalam konteks adat.
“Kalau mau menyampaikan aspirasi, silakan. Tapi jangan sembarangan mencetus nama Dominggus Mandacan. Itu bukan hanya soal jabatan gubernur, tetapi juga menyangkut martabat kepala suku dalam hukum adat,” tegas Djoni.
Djoni menjelaskan bahwa persoalan bonus PON Papua, khususnya bagi atlet MPC (atlet disabilitas), merupakan kewenangan KONI pada masa itu, saat dirinya belum menjabat sebagai Kepala Dinas Dispora.
Namun demikian, setelah menjabat, ia mengaku telah berupaya melakukan mediasi dan penelusuran data terkait atlet dan pelatih yang belum menerima pembayaran.
Ia menyebutkan, sebagian besar atlet telah menerima bonus, sementara terdapat beberapa pelatih yang belum terakomodir karena kendala administrasi dan data.
“Kami sudah panggil bidang terkait, cek data, dan berupaya mendorong melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Saya tidak tinggal diam,” ujarnya.
Djoni meminta atlet atau pihak mana pun yang merasa dirugikan agar datang langsung menemui Kepala Dinas, bukan melontarkan pernyataan di media sosial yang dapat memicu polemik dan konflik adat.
Ia bahkan menegaskan, bila tidak ada itikad baik untuk klarifikasi, pihaknya siap menempuh langkah hukum.
“Kalau tidak datang menghadap, saya sebagai Kepala Dinas dan juga anak adat akan buat laporan polisi (LP). Yang bersangkutan wajib klarifikasi dan meminta maaf kepada Bapak Dominggus Mandacan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Djoni mengungkapkan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Papua Barat telah merespons persoalan bonus PON. Gubernur Papua Barat, kata dia, telah memberikan jawaban resmi, dan dana bonus atlet sedang dalam proses verifikasi oleh Inspektorat.
Total anggaran sekitar Rp13 miliar lebih disiapkan khusus untuk atlet PON Papua, di mana sekitar 40 persen telah dibayarkan, dan sisa 60 persen akan disalurkan setelah proses verifikasi selesai. Sementara untuk pelatih dan ofisial, akan diusulkan kembali sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Saya minta semua pihak bersabar. Jiwa olahraga itu harus dijunjung. Jangan langsung bawa ke media sosial, apalagi menyerang nama orang,” kata Djoni.
Ia juga mengingatkan bahwa sebagai sesama anak Papua, persoalan seperti ini seharusnya diselesaikan secara musyawarah dan mediasi, bukan dengan pernyataan yang berpotensi mencederai persatuan dan nilai adat.
“Kami siap memfasilitasi pertemuan dan klarifikasi secara adat. Ini menyangkut nama besar dan kehormatan suku,” pungkasnya.
Penulis : Amatus Rahakbauw
