Penulis /Cerita : Amatus.Rahakbauw. K
Pers sejak lama dipandang sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Ia lahir dari rahim kebebasan berpikir dan tumbuh dari kebutuhan masyarakat akan informasi yang jujur, berimbang, dan mencerahkan.
Dalam negara demokratis, pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai berita, tetapi juga sebagai pengawas kekuasaan, penyalur aspirasi publik, serta penjaga nurani sosial.
Secara ideal, kebebasan pers adalah ruang yang memungkinkan jurnalis bekerja tanpa tekanan, tanpa rasa takut, dan tanpa kepentingan tersembunyi.
Kebebasan itu dimaksudkan agar kebenaran dapat disampaikan apa adanya, bukan dibelokkan demi kepentingan kekuasaan, popularitas, ataupun keuntungan pribadi.
Namun di titik inilah pertanyaan mulai muncul: apakah kebebasan pers selalu dijalankan sesuai dengan tujuan mulianya?
Dalam praktik di lapangan, demokrasi dan kebebasan pers sering berjalan di jalur yang tidak selalu lurus.
Ada kalanya pers berdiri tegak sebagai penjaga kebenaran, tetapi ada pula saat ketika sebagian oknum jurnalis justru tergelincir dalam pusaran kepentingan.
Demi akses dekat dengan pejabat daerah, demi sorotan kamera, atau demi pengakuan sosial, ada jurnalis yang tanpa sadar—or mungkin dengan sadar—menjatuhkan sesama profesinya sendiri.
Fenomena ini menjadi ironi.
Profesi yang seharusnya menjunjung tinggi solidaritas, etika, dan integritas, justru terkadang terpecah oleh ego dan persaingan yang tidak sehat. Di hadapan pejabat daerah, ada jurnalis yang memilih meninggikan diri dengan cara merendahkan rekan seprofesi.
Kritik yang seharusnya diarahkan pada kebijakan atau sistem, malah berubah menjadi serangan personal terhadap sesama jurnalis. Pertanyaannya kemudian, apakah ini bagian dari kebebasan pers, atau justru penyalahgunaannya?
Dalam kaidah jurnalistik, kebebasan tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berjalan berdampingan dengan tanggung jawab.
Kebebasan pers bukanlah kebebasan untuk mencederai etika, apalagi menjatuhkan martabat orang lain. Pers yang sehat adalah pers yang kritis namun beradab, tajam tetapi beretika, berani namun tetap rendah hati.
Menjadi jurnalis bukan sekadar soal siapa yang paling dekat dengan kekuasaan atau siapa yang paling sering muncul di ruang publik. Jurnalisme sejati adalah soal keberpihakan pada kebenaran dan kepentingan masyarakat luas.
Ketika seorang jurnalis lebih sibuk membangun citra di depan pejabat daripada menjaga marwah profesinya, maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga fondasi demokrasi itu sendiri.
Pejabat datang dan pergi, jabatan berganti, kekuasaan berpindah tangan. Namun jejak pers akan selalu tertinggal dalam ingatan masyarakat. Apakah ia dikenang sebagai penyambung lidah rakyat, atau sekadar sebagai alat kepentingan sesaat.
Di sinilah pentingnya refleksi bersama, terutama di kalangan insan pers, untuk kembali bertanya pada diri sendiri: untuk apa profesi ini dijalani?
Kritik antarjurnalis sejatinya bukan hal yang tabu.
Ia bisa menjadi sehat jika dilakukan dalam ruang etika, profesionalisme, dan niat memperbaiki. Namun ketika kritik berubah menjadi alat menjatuhkan demi panggung dan pujian, maka yang terjadi bukan lagi kontrol sosial, melainkan degradasi moral profesi.
Demokrasi membutuhkan pers yang merdeka, tetapi pers yang merdeka juga membutuhkan kejujuran batin. Tanpa itu, kebebasan hanya akan menjadi kebisingan, dan demokrasi hanya akan menjadi slogan tanpa makna.
Pada akhirnya, pers akan selalu diuji bukan oleh seberapa keras ia bersuara, tetapi oleh seberapa lurus ia menjaga nuraninya.
