PURUK CAHU, tempotimur.com – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya, Dina Maulidah, S.HI, melaksanakan kegiatan reses masa sidang III tahun 2025 di Desa Makunjung, Kecamatan Barito Tuhup Raya, pada Sabtu (1/11/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, perangkat desa, pemuda, serta perwakilan warga dari berbagai dusun. Reses menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan di wilayah mereka.
Dina Maulidah menegaskan bahwa reses merupakan bagian dari tugas pokok anggota DPRD dalam menjaring dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
“Kehadiran kami di tengah masyarakat bukan hanya untuk bersilaturahmi, tetapi juga untuk mendengarkan langsung berbagai kebutuhan dan permasalahan yang ada. Semua aspirasi ini akan kami tampung dan perjuangkan agar dapat direalisasikan melalui program pemerintah daerah,” ujar Dina.
Masyarakat Desa Makunjung dalam kesempatan tersebut, menyampaikan sejumlah usulan prioritas, di antaranya perbaikan jalan penghubung antar desa yang rusak akibat curah hujan tinggi, pembangunan jembatan kecil di RT 03, serta peningkatan fasilitas pendidikan dan jaringan internet untuk mendukung kegiatan belajar anak-anak di desa itu.
Salah seorang tokoh masyarakat, Samsudin, menyampaikan harapan agar pemerintah daerah memperhatikan kondisi infrastruktur yang selama ini menjadi hambatan aktivitas ekonomi warga.
“Kami berharap perbaikan jalan bisa segera direalisasikan. Saat musim hujan, akses ke ibu kota kecamatan sangat sulit, bahkan kendaraan roda dua pun sering terjebak lumpur,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Dina Maulidah berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi warga agar dapat masuk dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak eksekutif agar apa yang disampaikan masyarakat Desa Makunjung ini bisa menjadi prioritas pembangunan tahun depan,” tegasnya.
Kegiatan reses diakhiri dengan dialog interaktif antara warga dan wakil rakyat, di mana masyarakat secara terbuka menyampaikan berbagai persoalan lain, termasuk mengenai pelayanan kesehatan dan ketersediaan tenaga medis di wilayah pedalaman. (amd).
