Manokwari — Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Papua Barat, Max L. Sabarofek, menegaskan komitmennya untuk membenahi internal dinas dan meningkatkan kontribusi sektor perhubungan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam wawancara bersama Tempo.Timur.com pada Selasa siang (17/6/2025), Sabarofek mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si. “Saya sangat menghargai amanah ini. Tanggung jawab ini harus dibuktikan melalui kinerja nyata,” ujarnya.
Sabarofek menjelaskan, langkah pertamanya adalah memastikan Terminal Tipe B Bintuni dapat diresmikan oleh Gubernur. “Puji Tuhan, agenda tersebut sudah berjalan dengan baik,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya penataan disiplin dan kebersihan kantor. “Hal-hal kecil seperti memangkas rumput, memperbaiki lampu yang mati, hingga penataan pos keamanan dan kehadiran pegawai akan kami benahi secara serius,” tegasnya.
Selain itu, ia menerapkan kedisiplinan berpakaian berdasarkan tata urutan hari kerja:
Senin dan Kamis: Seragam Keki
Selasa: Seragam Dinas Perhubungan
Rabu: Hitam Putih
Jumat: Pakaian bebas namun rapi
Terkait peningkatan PAD, Sabarofek menyebutkan rencana kerja sama dengan pihak swasta, termasuk pengoperasian tiga kapal Ro-Ro (Roll-on/Roll-off) yang akan bersinergi dengan perusahaan LG Tanggu.
“Dinas Perhubungan adalah instansi besar. Kami tidak boleh hanya bergantung pada anggaran, tetapi harus mampu menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia mengungkapkan rencana peluncuran dua terminal baru dalam waktu dekat, yakni Terminal Wosi dan satu terminal lainnya. Rapat koordinasi telah dilakukan dengan pihak Polda Papua Barat, Polresta Manokwari, serta DAMRI untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas serta efektivitas operasional terminal tersebut.
Sabarofek juga menyoroti perlunya peninjauan ulang terhadap peraturan gubernur (pergub) terkait pengelolaan pelabuhan, khususnya fasilitas lapangan penumpukan di Pelabuhan Manokwari. “Biaya pembangunan dari provinsi cukup besar, namun kontribusi ke PAD belum optimal. Ini yang akan kita evaluasi dan bahas bersama KSOP serta PT Pelindo,” jelasnya.
Menurut Sabarofek, semua langkah ini merupakan bagian dari prioritas jangka pendek untuk menjadikan Dinas Perhubungan Papua Barat sebagai instansi yang produktif, tertib, dan berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat serta pembangunan daerah.
“Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan aset yang dikelola oleh Dinas Perhubungan memberikan nilai tambah, bukan hanya administratif, tetapi juga finansial bagi provinsi dan kabupaten,” pungkasnya.
Penulis : Amatus.Rahakbauw.K
