SERANG — Isu transparansi APBD Banten menjadi sorotan setelah ratusan mahasiswa menggelar aksi di KP3B, Kota Serang, Kamis (24/09/2026). Aksi ini digagas BEM Untirta dan Aliansi Tirtayasa Menggugat.
Mahasiswa menilai ada ketimpangan prioritas anggaran. Di satu sisi anggaran makan-minum mencapai Rp110 miliar, di sisi lain bantuan sosial justru menurun dari Rp16 miliar menjadi Rp13 miliar.
Koordinator aksi, Muhamad Ridam Nur Ariadi, mengatakan yang dipersoalkan adalah soal prioritas dan manfaat publik. Menurutnya, kebijakan fiskal harus lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan belanja birokrasi.
Massa aksi menuntut Pemprov Banten dan DPRD Banten untuk membuka data penggunaan anggaran secara transparan dan memastikan kebijakan anggaran berpihak pada rakyat kecil.
Aksi ini mendapat perhatian publik karena menyentuh isu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat kini menunggu klarifikasi dan langkah konkret dari Pemprov dan DPRD Banten.
Penulis : Yudi
