MANOKWARI — Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara meminta pemerintah daerah memperkuat kawasan transmigrasi lokal di Papua Barat tanpa bergantung pada tenaga kerja dari luar daerah.
Pesan itu disampaikan saat Menteri melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kawasan transmigrasi lokal di Papua Barat, Sabtu, 12 September 2026. Menteri meninjau kawasan transmigrasi di Kampung Bindai dan Uras Pari serta melihat langsung aktivitas kelompok masyarakat di wilayah tersebut.
Menteri tiba di Manokwari melalui Bandara Rendani menggunakan pesawat pribadi. Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Alfred Papare, dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Papua Barat Eduar Toansiba mengatakan kunjungan Menteri menitikberatkan pada pengembangan ekonomi masyarakat dan penataan kembali kawasan transmigrasi lokal.
Di Uras Pari, misalnya, terdapat sekitar 10 kelompok masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah didorong memperkuat kawasan tersebut melalui pembangunan infrastruktur dasar, mulai dari jalan, sekolah, tempat ibadah, hingga fasilitas kesehatan.
Menurut Eduar, Menteri juga menekankan agar pengembangan transmigrasi tidak dimaknai sebagai pemindahan penduduk atau tenaga kerja dari luar daerah.
“Beliau berharap ke depan transmigrasi lokal yang sudah ada dikembangkan, jangan dipindahkan. Kalau memang harus dipindahkan, terlebih dahulu harus diciptakan lapangan kerja,” kata Eduar.
Ia mengatakan pemerintah akan mengutamakan tenaga kerja yang telah tersedia di daerah.
“Tidak ada penambahan atau pemindahan tenaga kerja dari luar, tetapi yang dimanfaatkan adalah tenaga kerja lokal yang sudah ada,” ujar Eduar.
Selain persoalan tenaga kerja, pengembangan potensi ekonomi lokal menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut.
Salah satunya pengolahan buah matoa yang dikembangkan sejumlah kelompok masyarakat melalui kerja sama dengan Universitas Airlangga.
Eduar mengatakan produk olahan matoa tersebut tengah dipromosikan sebagai salah satu potensi ekonomi Papua Barat dan direncanakan memiliki pasar hingga ke luar negeri.
“Terutama di rumah-rumah ARPAD ada kerja kelompok yang menjalin kerja sama dengan Universitas Airlangga. Salah satu yang dikembangkan adalah pengolahan buah matoa,” kata Eduar.
Pemerintah Provinsi Papua Barat juga menjajaki kerja sama dengan Tim Ekspedisi Patriot dan sejumlah lembaga terkait untuk mendukung program Transmigrasi Lokal, termasuk di kawasan SP1.
Pengembangan kawasan transmigrasi lokal, menurut pemerintah daerah, diarahkan bukan sekadar pada pembangunan fisik, melainkan pada penciptaan kegiatan ekonomi dan lapangan kerja yang bertumpu pada masyarakat setempat.
Dengan pendekatan tersebut, kawasan transmigrasi diharapkan berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat tanpa mengesampingkan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, akses jalan, dan tempat ibadah.
Penulis : Amartus Rahakbauw K
