TANJUNG BALAI — Wakil Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Fadly Abdina memimpin Rapat Koordinasi Percepatan pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) yang berlangsung di Ruang Kerja Wakil Wali Kota, Selasa (12/5/2026)
Turut hadir Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM Agus Salim beserta jajaran, Pabung Kodim 0208/AS Mayor Inf Endar Siregar bersama jajaran Kodim serta Camat se Kota Tanjung Balai
Rapat ini difokuskan pada percepatan pembangunan fisik gerai serta penataan aset daerah guna mendukung kemandirian ekonomi desa
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP. Selain itu, pertemuan ini merujuk pada Surat Edaran Mendagri Nomor 100.3.1.3/4911/SJ mengenai pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dan Aset Desa sebagai basis pengembangan bisnis koperasi.
Usai mendengarkan ekspos Kadis Ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM terkait kondisi dan progres pembangunan fisik gerai KKMP di Kota Tanjung Balai, selanjutnya, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal penting dalam menyatukan langkah seluruh pihak untuk mempercepat pembangunan fisik gerai dan pergudangan di tiap KDMP/KKMP di Kota Tanjung Balai.
Fadly menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah, unsur pengamanan, dan hukum agar proses pengadaan lahan serta pembangunan gerai berjalan tertib administrasi dan sesuai regulasi.
Menurutnya, dari hasil pertemuan dan data dari Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM saat ini jumlah koperasi desa dan kelurahan yang telah memiliki akta notaris dan badan hukum 31 koperasi. Dari data tersebut saat ini yang dalam proses pembangunan fisik gerai KKMP ada 8 lokasi yang terdapat di Kecamatan Datuk Bandar, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kecamatan Sei Tualang Raso dan Kecamatan Teluk Nibung.
Masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait sinergitas dan tindaklanjut bersama mensukseskan program pemerintah pusat di daerah. Untuk itu, ia berharap segera berkordinasi dengan Provinsi dan instansi terkait lainnya termasuk Kodim didaerah menindaklanjuti hal itu
Beberapa kendala utama yang dibahas meliputi kebutuhan biaya cut and fill (pematangan lahan) serta pengadaan lahan baru di wilayah strategis, tambahnya
“Pemerintah daerah berkomitmen memastikan kesiapan lahan pembangunan, memfasilitasi perizinan, serta mengalokasikan dukungan anggaran sesuai kewenangan yang ada,” sebutnya lagi
Terakhir, Wakil Wali Kota mendorong agar Camat dan aparat keamanan/Koramil membangun kordinasi dalam mendata potensi ekonomi lokal dan menyiapkan proposal rencana bisnis KDMP/KKMP.
Penulis : Taufik
