BATU BARA — Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menyambut hangat kehadiran perwakilan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan terkait pengelolaan keuangan daerah.
Sosialisasi tersebut adalah sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam APBD bagi Daerah Terdampak Bencana di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan di Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Kamis (9/4/2026).
Turut hadir Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan, Plh. Sekda Batu Bara, para asisten, serta para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Batu Bara dan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan.
Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, sekaligus melakukan monitoring terhadap penggunaan penyesuaian transfer ke daerah, khususnya bagi wilayah yang terdampak bencana di Kabupaten Batu Bara.
Dalam sambutannya, Bupati Batu Bara menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta dukungan dari Kemendagri dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah.
“Kegiatan ini sangat penting sebagai upaya meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Bupati Baharuddin.
Lebih lanjut, Bupati Batu Bara berharap melalui sosialisasi ini, seluruh perangkat daerah dapat semakin memahami mekanisme pengelolaan keuangan, khususnya dalam pemanfaatan dana transfer yang telah disesuaikan untuk penanganan dampak bencana, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Kegiatan berlangsung dengan penuh antusias dan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Batu Bara, yang berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
