Jakarta — Dominggus Mandacan bertemu dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (4/3/2026), untuk mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan daerah tertinggal di Papua Barat.
Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kementerian Desa PDT dalam mendukung program prioritas nasional pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Dominggus Mandacan didampingi Pelaksana Tugas Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Biro Pemerintahan, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Kepala Badan Penghubung Provinsi Papua Barat.
Gubernur menyampaikan sejumlah usulan program strategis yang dirancang secara kolaboratif dan terpadu untuk memperkuat pembangunan kampung dan kawasan perdesaan.
“Kami berharap dukungan kebijakan, pendanaan, serta pendampingan teknis yang berkelanjutan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal agar program-program prioritas ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Dominggus.
Salah satu usulan utama adalah penguatan ekonomi desa berbasis potensi lokal melalui pengembangan kampung wisata.
Program tersebut mencakup pembangunan Kampung Mena di Distrik Roon, Kabupaten Teluk Wondama, serta Kampung Wisata Kwawu di Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari.
Pengembangan itu meliputi pembangunan homestay berbasis masyarakat, penyediaan sarana prasarana pendukung seperti dermaga kecil, fasilitas MCK, tempat usaha UMKM, penataan kawasan wisata, hingga penguatan kelembagaan pengelola wisata kampung.
Selain sektor pariwisata, Pemprov Papua Barat juga mengusulkan pembangunan Agrowisata Sagu di Kampung Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni.
Program ini diarahkan pada pengembangan kawasan sagu sebagai pusat edukasi, produksi, dan wisata berbasis kearifan lokal, termasuk pembangunan pusat pengolahan sagu terpadu serta pemberdayaan kelompok tani dan BUM Kampung.
Pengembangan Agrowisata Dataran Tinggi Danau Anggi dan Anggigida di Kabupaten Pegunungan Arfak turut menjadi prioritas. Fokusnya meliputi penataan kawasan wisata dataran tinggi, pembangunan fasilitas dasar, serta pengembangan produk hortikultura lokal.
Tak hanya itu, pengembangan ekowisata mangrove terpadu di Kabupaten Teluk Bintuni juga diusulkan melalui pembangunan jalur tracking mangrove, pusat edukasi lingkungan, serta penguatan kelompok sadar wisata dan konservasi.
Dalam aspek tata kelola, Gubernur mengusulkan peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan kampung melalui pelatihan pengelolaan keuangan dan aset kampung, penguatan BUM Kampung, pendampingan pengelolaan kawasan wisata desa, serta digitalisasi administrasi kampung.
Sementara pada sektor infrastruktur dasar, usulan mencakup penyediaan sarana air bersih dan sanitasi di kawasan wisata desa, pembangunan akses jalan menuju lokasi wisata, serta penyediaan energi terbarukan skala kecil di kawasan terpencil.
Percepatan pembangunan daerah tertinggal juga menjadi fokus pembahasan melalui sinergi lintas sektor berbasis potensi unggulan daerah, pengurangan kemiskinan dan pengangguran desa, serta penguatan konektivitas antar kampung.
Di bidang pelayanan dasar dan pemberdayaan sumber daya manusia, program yang diusulkan meliputi peningkatan layanan air bersih masyarakat kampung, penguatan ekonomi berbasis teknologi, pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta pelestarian seni dan budaya Papua melalui penguatan sanggar seni.
Gubernur berharap dukungan dapat diberikan melalui sinergi pendanaan APBN, Dana Desa, maupun skema pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mengakhiri pertemuan, kedua pihak sepakat memperkuat koordinasi dan menindaklanjuti secara teknis berbagai usulan tersebut guna memastikan implementasi program berjalan optimal demi terwujudnya kampung yang mandiri, maju, dan berkelanjutan di Papua Barat.
Penulis : Amatus Rahakbauw, K
