Labuan Bajo — Ruang rapat internal DPRD Kabupaten Manggarai Barat mendadak berubah menjadi “medan perang” saudara. Agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kebijakan clearance kapal oleh KSOP seketika pecah menjadi ajang konfrontasi terbuka antara sesama kader Partai NasDem.
Anggota DPRD Mabar dari Fraksi NasDem, Martinus Mitar, meledak dalam amarah yang tidak terbendung. Namun, peluru kritiknya kali ini tidak hanya menyasar otoritas pelabuhan, melainkan menghujam langsung ke arah kursi Pimpinan DPRD yang notabene adalah rekan satu partainya sendiri.
Dengan nada tinggi yang menggetarkan ruang rapat, Martinus Mitar seolah menanggalkan etika formalitas kepartaian demi membela jeritan rakyat. Ia melempar tantangan panas kepada Pimpinan DPRD (NasDem) untuk segera mengambil tindakan radikal, bukan sekadar memimpin rapat di balik meja empuk.
“Apa artinya kita rapat kalau tidak ada kepastian? Regulasi bisa dibahas, tapi tindakan politik harus dilakukan sekarang. Kalau perlu, besok kita ‘hajar’ kantor KSOP!” seru Martinus dengan geram, menantang nyali pimpinan lembaga tersebut.
Ketegangan ini memperlihatkan adanya jurang perbedaan sikap yang tajam di internal NasDem. Di satu sisi, pimpinan dianggap terlalu prosedural, sementara di sisi lain, Martinus menuntut aksi lapangan yang agresif untuk menyelamatkan ekonomi Labuan Bajo dari ancaman PHK massal.
Martinus menegaskan bahwa keluhan asosiasi pariwisata adalah “ikhtiar terakhir” sebelum kehancuran total. Ia secara implisit “menampar” pimpinan dewan dengan narasi bahwa keterlambatan sikap politik lembaga adalah bentuk pembiaran terhadap penderitaan rakyat.
“Apakah lembaga ini dan Anda sebagai pimpinan mau diam saja melihat anak-anak kita dipecat dari kapal? Kita harus punya sikap politik yang tegas dan nyata!” tegas Martinus di hadapan pimpinan yang tampak terpojok oleh tekanan anggotanya sendiri.
Tak berhenti di situ, Martinus juga menyemprot sikap kaku Pemerintah Daerah. Ia menuntut jika kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) tertutup bagi kapal-kapal tertentu akibat regulasi KSOP, maka Pemda wajib membuka lebar seluruh spot wisata daerah tanpa kompromi.
“Dunia pariwisata itu bicara soal detik. Setiap detik berharga bagi isi piring nasi masyarakat!” pungkasnya dengan nada mengancam.
Kini, bola panas berada di tangan Pimpinan DPRD Manggarai Barat. Apakah sang pimpinan akan menerima tantangan “adu nyali” dari rekan separtainya untuk melabrak KSOP, atau justru keretakan internal NasDem ini akan semakin dalam di mata publik?
Penulis : Ricky
