Jakarta – Ratusan massa aksi menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 25/8/2025. Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap wacana kenaikan gaji anggota DPR yang dianggap tidak relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Pantauan di lokasi, massa yang terdiri dari mahasiswa, buruh, hingga elemen masyarakat sipil mulai berkumpul sejak siang. Mereka membawa spanduk, poster, serta bendera Merah Putih, sambil meneriakkan yel-yel penolakan. Sejumlah peserta aksi juga menutup sebagian jalan menuju kompleks parlemen, sehingga arus lalu lintas di sekitar Senayan sempat tersendat.
Kritik dari Massa
Koordinator aksi, dalam orasinya, menyebut bahwa wacana kenaikan gaji anggota DPR menunjukkan sikap elitis wakil rakyat yang jauh dari penderitaan masyarakat.
“Di saat rakyat menjerit karena harga kebutuhan pokok terus naik dan lapangan kerja sulit, DPR justru sibuk membicarakan kesejahteraan pribadi mereka. Ini bentuk pengkhianatan terhadap mandat rakyat,” ujar salah satu orator dengan pengeras suara.
Selain menolak kenaikan gaji, massa juga menuntut DPR agar lebih fokus pada kebijakan yang pro-rakyat, seperti pengendalian harga kebutuhan pokok, subsidi pendidikan, serta penyediaan lapangan kerja.
Pengamanan Ketat
Aparat kepolisian terlihat berjaga di beberapa titik, terutama di gerbang utama Gedung DPR. Barikade kawat berduri dipasang untuk mengantisipasi massa yang mencoba masuk ke area parlemen.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, yang turut memantau situasi, menyebut bahwa pengamanan dilakukan secara persuasif. “Kami mengimbau massa untuk menyampaikan aspirasi dengan tertib. Kepolisian menjamin hak berekspresi, namun jangan sampai mengganggu ketertiban umum,” ujarnya.
Meski sempat terjadi dorong-dorongan antara massa dengan aparat, situasi berangsur kondusif. Hingga sore, aksi masih berlangsung dengan orasi bergantian dari berbagai perwakilan organisasi.
Tanggapan DPR
Menanggapi aksi tersebut, salah satu anggota Badan Kehormatan DPR menyatakan bahwa wacana kenaikan gaji masih sebatas usulan dan belum dibahas secara resmi di sidang paripurna.
“Ini masih wacana, belum ada keputusan. Kami memahami keresahan masyarakat, dan semua masukan akan menjadi bahan pertimbangan. Kami pastikan DPR tetap berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya ketika dihubungi terpisah.
Namun, penjelasan tersebut tidak meredam kekecewaan para demonstran. Mereka menilai DPR kerap berdalih, sementara kesejahteraan masyarakat justru sering terabaikan.
Ancaman Aksi Lanjutan
Massa aksi menegaskan bahwa gerakan ini tidak akan berhenti hanya pada hari ini. Mereka berencana menggelar aksi lanjutan dengan jumlah peserta yang lebih besar apabila DPR tetap melanjutkan pembahasan kenaikan gaji.
“Kami akan kembali turun ke jalan, bahkan lebih besar, sampai tuntutan rakyat didengar. DPR harus sadar bahwa kursi yang mereka duduki berasal dari suara rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegas salah seorang perwakilan mahasiswa.
Aksi di depan DPR ini menambah panjang daftar protes publik terhadap kebijakan yang dinilai tidak peka dengan kondisi masyarakat. Di tengah inflasi, kenaikan harga bahan pokok, dan ancaman pengangguran, wacana kenaikan gaji wakil rakyat disebut sebagai keputusan yang “tidak punya empati.”
Penulis : Dhanu
