Manokwari — Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si, meresmikan bangunan lapak atau pondok jualan di Kampung Aimasi, SP3, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, pada Jumat, 20 Juni 2025. Hal ini menjadi langkah nyata Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga pelaku usaha kecil.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa lapak-lapak tersebut tidak hanya menjadi tempat berdagang, melainkan juga simbol kemandirian, kreativitas, dan kerja keras para ibu-ibu di wilayah tersebut.
“Ini adalah bukti nyata bahwa kita semua memiliki komitmen untuk meningkatkan taraf hidup keluarga, terutama ibu-ibu yang dengan semangat tinggi turut menopang ekonomi rumah tangga,” ujar Dominggus Mandacan.
Berdasarkan laporan dari Dinas Sosial Provinsi Papua Barat, lapak berwarna biru dibangun oleh pemerintah provinsi menggunakan anggaran tahun 2021/2022. Sementara itu, lapak berwarna oranye dibangun secara swadaya oleh warga setempat.
Terdapat total 30 unit lapak, terdiri dari 26 unit dalam kompleks utama dan 4 unit lainnya berada di luar area.
Gubernur menegaskan bahwa pembangunan sarana ekonomi seperti ini adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintahan kampung.
“Pendanaan bisa didukung melalui dana desa atau dana kampung yang dikelola berdasarkan perencanaan yang baik oleh BAMUSKAM dan pemerintah kampung,” tambahnya.
Gubernur juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat akan terus berupaya menyelesaikan kekurangan yang masih ada, termasuk memberikan bantuan modal usaha serta pelatihan keterampilan bagi para pelaku usaha yang menempati lapak.
Ia berharap lapak-lapak ini dapat berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang aktif, terlebih karena lokasinya yang strategis dekat lapangan sepak bola, tempat berlangsungnya berbagai kegiatan olahraga dan budaya.
“Kalau ada pertandingan, pasti butuh tempat makan dan minum. Nah, lapak-lapak ini sangat cocok jadi pusat kuliner dan ekonomi warga,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga membawa kabar baik terkait program nasional pembentukan Koperasi Merah Putih. Pada tahun 2025, pemerintah pusat menargetkan terbentuknya 80.000 koperasi di seluruh desa dan kampung di Indonesia.
Namun, hingga saat ini, dari 824 kampung dan kelurahan di Papua Barat, baru 14 yang telah memiliki badan hukum koperasi. Gubernur Dominggus menyatakan komitmennya untuk mendorong percepatan pembentukan koperasi di seluruh wilayah Papua Barat sebagai pilar penting pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.
“Kita harus bergerak cepat agar setiap kampung punya koperasi yang sehat dan mandiri. Ini sangat penting untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dari akar rumput,” tutupnya.
Penulis : Amatus.Rahakbauw.K
