Magelang, TEMPO TIMUR – 25 Februari 2025 – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tampil sebagai narasumber dalam acara retret kepala daerah hari kelima yang diselenggarakan di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah pada Selasa (25/2/2025) malam.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyampaikan materi penting seputar keamanan, hukum, dan strategi pencegahan korupsi kepada para pemimpin daerah se-Indonesia.
Menurut keterangan yang disampaikan oleh Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba saat dikonfirmasi pada Rabu (26/2/2025) pukul 12.20 WIB, kegiatan yang dihadiri 493 dari total 503 kepala daerah yang terdaftar ini merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas kepemimpinan di tingkat daerah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
“Kapolri menekankan pentingnya pencegahan korupsi sebagai prasyarat utama menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Beliau menyoroti bagaimana praktik korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kualitas pelayanan publik,” jelas AKP Verry Purba.
Dalam paparannya, Kapolri Listyo Sigit menekankan bahwa upaya pencegahan korupsi harus menjadi prioritas bagi seluruh kepala daerah. “Mencegah terjadinya korupsi bisa dilakukan secara optimal. Ini juga merupakan bentuk dukungan kita dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah serta menjalankan program-program pemerintah,” ujar Kapolri sebagaimana disampaikan dalam keterangan pers.
Retret yang berlangsung di lokasi yang memiliki nilai historis dan strategis ini memiliki arti penting sebagai forum berbagi pengetahuan dan pengalaman antara pimpinan Polri dengan para kepala daerah. Pemilihan lokasi di Akademi Militer Magelang juga menjadi simbol pentingnya disiplin, integritas, dan kepemimpinan dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah.
Kapolri juga mengidentifikasi sejumlah area yang rawan terjadi praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui penjelasan yang komprehensif, Jenderal Listyo Sigit menyoroti titik-titik kritis dalam manajemen anggaran daerah, pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta pengelolaan aset yang kerap menjadi celah terjadinya korupsi. Penjelasan ini penting untuk meningkatkan kewaspadaan para kepala daerah dalam menjalankan tugasnya.
Tidak hanya memaparkan permasalahan, Kapolri juga memberikan rekomendasi praktis untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Beberapa strategi preventif yang disampaikan meliputi penerapan sistem transparansi anggaran, digitalisasi pelayanan publik, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah.
Sebagai wujud komitmen Polri dalam mendukung pemerintahan yang bersih, Kapolri membuka ruang konsultasi bagi para kepala daerah dan bahkan membagikan nomor telepon pribadinya. Langkah ini bertujuan agar para kepala daerah dapat dengan mudah berkonsultasi terkait permasalahan atau kebutuhan yang berkaitan dengan aspek hukum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
“Ini menunjukkan keseriusan Kapolri dalam mendukung para kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Dengan adanya saluran komunikasi langsung, diharapkan kepala daerah dapat berkonsultasi sebelum mengambil kebijakan yang berpotensi melanggar hukum,” tambah AKP Verry Purba.
Dalam sesi pembekalan, Kapolri juga memaparkan strategi Polri dalam menangani berbagai kasus kejahatan, khususnya terkait pemberantasan korupsi. Jenderal Listyo Sigit menjelaskan pendekatan yang dilakukan Polri dalam mengungkap praktik korupsi melalui penguatan unit khusus antikorupsi, pemanfaatan teknologi digital dalam penyidikan, serta kolaborasi dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan.
Retret kepala daerah ini merupakan bagian dari program penguatan integritas dan kapasitas kepemimpinan pemerintahan daerah yang diselenggarakan secara nasional. Pelaksanaan kegiatan di lingkungan militer seperti Akademi Militer Magelang memberikan nuansa kedisiplinan dan ketegasan dalam upaya menegakkan hukum dan menciptakan kepemimpinan yang berintegritas.
Kehadiran 493 kepala daerah dari 503 yang diundang menunjukkan tingginya antusiasme dan komitmen pemimpin daerah untuk belajar dan meningkatkan kapasitas dalam mencegah korupsi. Para kepala daerah peserta retret terdiri dari gubernur, bupati, dan walikota dari berbagai wilayah di Indonesia.
Kasi Humas Polres Simalungun juga menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam mendukung program pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi. “Sebagai institusi penegak hukum, Polri berkomitmen mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih melalui pendekatan preventif dan represif dalam penanganan korupsi,” katanya.
Pembekalan yang diberikan Kapolri diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan para kepala daerah terhadap risiko korupsi serta membekali mereka dengan pengetahuan hukum yang memadai dalam pengambilan keputusan.
Dengan demikian, para kepala daerah dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal tanpa terjerat masalah hukum yang dapat menghambat pembangunan di daerah.
Acara retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang ini akan berlangsung selama beberapa hari dengan menghadirkan berbagai narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga negara.
Kegiatan ini menandai penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi di seluruh Indonesia.
Melalui upaya pencegahan korupsi yang sistematis dan terukur, diharapkan dapat tercipta iklim pemerintahan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru tanah air. (*)
Humas Polres Asahan
