MANOKWARI — Pemerintah Provinsi Papua Barat mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat pelayanan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Papua Barat.
Salah satu upaya yang akan ditempuh adalah mengalokasikan anggaran bagi tenaga konsultan pada APBD Perubahan Tahun 2026 guna menyusun perencanaan pengembangan rumah sakit secara menyeluruh.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si., saat memimpin rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di Rumah Dinas Gubernur Papua Barat, Susweni, Senin (27/7/2026).
“Kita perlu menindaklanjuti pengadaan konsultan untuk mengelola rumah sakit. Ini dapat dianggarkan pada APBD Perubahan,” kata Dominggus.
Menurut Gubernur, konsultan yang akan ditunjuk tidak hanya bertugas menyusun konsep pengelolaan rumah sakit, tetapi juga memetakan kebutuhan tenaga kesehatan, dokter spesialis, peralatan medis, fasilitas penunjang, hingga sistem manajemen rumah sakit yang lebih modern dan berkelanjutan.
Dominggus menegaskan bahwa penguatan RSUP Papua Barat harus berjalan seiring dengan pengembangan sumber daya manusia di sektor kesehatan.
Ia menyinggung keberadaan Fakultas Kedokteran Universitas Papua (UNIPA) yang masih berafiliasi dengan Sorong, serta Poltekkes Kementerian Kesehatan Sorong yang masih membutuhkan penambahan dua program studi agar dapat berdiri secara mandiri di Manokwari.
Menurutnya, apabila kedua institusi tersebut telah berkembang secara mandiri, keberadaannya akan menjadi sumber utama pemenuhan tenaga kesehatan, khususnya dokter dan tenaga medis profesional, bagi RSUP Papua Barat.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu Menteri Kesehatan dan mengusulkan pembangunan rumah sakit vertikal di Papua Barat. Namun, pemerintah pusat menilai peningkatan kapasitas rumah sakit yang sudah ada lebih mendesak dibandingkan membangun rumah sakit baru.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat akan memfokuskan pengembangan RSUP sebagai rumah sakit pendidikan sekaligus rumah sakit rujukan utama bagi masyarakat di wilayah Papua Barat.
Untuk mengatasi keterbatasan dokter spesialis, pemerintah berencana mengontrak tenaga spesialis yang belum tersedia sembari menyiapkan program pendidikan dokter spesialis bagi putra-putri asli Papua agar kebutuhan tenaga kesehatan dapat dipenuhi secara berkelanjutan.
Selain itu, penyediaan rumah dinas bagi dokter spesialis juga dinilai penting agar mereka dapat menetap di Manokwari dan lebih fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau rumah sakit sudah lengkap dengan dokter, alat kesehatan, dan fasilitas yang memadai, masyarakat tidak perlu lagi dirujuk ke luar Papua,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur RSUP Papua Barat, dr. Arnoldus Tiniap, melaporkan bahwa rumah sakit saat ini memiliki 17 dokter spesialis, tiga dokter tamu, serta 14 dokter umum yang terdiri atas tenaga kontrak dan aparatur sipil negara (ASN).
Untuk mempertahankan tenaga medis, RSUP memberikan insentif sebesar Rp25 juta per bulan bagi dokter spesialis ASN dan Rp35 juta per bulan bagi dokter spesialis kontrak.
Selain insentif finansial, rumah sakit juga menyediakan dukungan nonfinansial berupa fasilitas sewa rumah dan kendaraan. Bagi dokter yang telah memiliki rumah atau kendaraan pribadi, fasilitas tersebut diganti dalam bentuk kupon bahan bakar minyak (BBM).
Arnoldus menambahkan bahwa para dokter juga menerima jasa pelayanan medis yang dibayarkan setiap dua hingga tiga bulan sekali dari pendapatan rumah sakit yang berasal dari klaim BPJS Kesehatan maupun pasien umum.
“Dokter spesialis memperoleh porsi jasa medis lebih besar karena menjadi penyumbang pelayanan terbesar di rumah sakit,” katanya.
Sementara itu, dokter umum kontrak menerima insentif Rp10 juta per bulan, dokter umum ASN memperoleh Rp5 juta per bulan, sedangkan dokter tamu menerima Rp10 juta per bulan dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan jumlah pasien yang ditangani.
Meski berbagai skema insentif telah disiapkan, Pemerintah Provinsi Papua Barat masih menghadapi tantangan dalam memastikan seluruh program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.
Pengadaan konsultan, peningkatan status RSUP menjadi rumah sakit pendidikan dan rujukan, penambahan dokter spesialis, hingga penguatan lembaga pendidikan kesehatan memerlukan dukungan anggaran yang memadai serta sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Apabila seluruh tahapan tersebut dapat direalisasikan sesuai rencana, RSUP Papua Barat diharapkan mampu memberikan layanan kesehatan yang semakin berkualitas sehingga masyarakat Papua Barat memperoleh akses pelayanan medis yang lebih lengkap tanpa harus dirujuk ke luar daerah.
