
BATU BARA — Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengajukan perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengajuan itu disampaikan dalam dua rapat paripurna DPRD Batu Bara pada 18 November 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Batu Bara
Rapat dimulai pukul 10.00 WIB dan dipimpin Ketua DPRD Safi’i, S.H., bersama Wakil Ketua DPRD Rodial. Bupati Batu Bara diwakili Wakil Bupati Syafrizal, S.E.,M.AP. Hadir pula Plt Sekretaris DPRD Hardiman Sihombing,S.STP.M.SP., para anggota DPRD, perangkat daerah (OPD) dan unsur Forkopimda Batu Bara.
Dalam penyampaiannya, Syafrizal menegaskan tujuan perubahan perda tersebut tidak semata menaikkan penerimaan daerah. Perubahan itu juga dimaksudkan menciptakan sistem pemungutan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Menurut Syafrizal, perubahan perda juga dimaksudkan memberi kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Ia berharap kebijakan ini menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah, kemampuan ekonomi masyarakat, dan keberlangsungan dunia usaha serta investasi
Syafrizal menyebut Perda Nomor 1 Tahun 2024 sebagai landasan hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah. Menurutnya, perda itu penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat kapasitas fiskal, dan mewujudkan kemandirian keuangan daerah.
Perubahan perda ini diharapkan memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah pusat. Rincian isi perubahan pasal pada Ranperda tersebut akan dibahas pada tahap berikutnya di DPRD.
Penulis : Red




