Pajak Tak Naik, Batu Bara Siapkan Pemutihan PBB dan Insentif Usaha

- Penulis

Jumat, 20 November 2026 - 00:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

BATU BARA — Pemerintah Kabupaten Batu Bara memastikan tidak ada perubahan tarif pajak daerah dalam Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Batu Bara dengan agenda jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi, Rabu (18/11/2026) pukul 16.00 WIB di Ruang Rapat Paripurna DPRD Batu Bara.

 

Rapat dipimpin Ketua DPRD Batu Bara Safi’i, S.H. Bupati diwakili Sekretaris Daerah Rusian Heri,S.Sos.,M.AP. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Rodial, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Setwan Herryawan, S.T.,M.Si., anggota DPRD, OPD, dan unsur Forkopimda.

Dalam jawabannya, pemerintah daerah menjelaskan ranperda ini disusun untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan sistem pemungutan pajak yang lebih adil, efektif, dan efisien. Penyusunan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat serta kepastian hukum, sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023.

Baca Juga  Pemprov Papua Barat Serahkan Sapi Qurban ke Masjid Anur Ransiki Sambut Idul Adha 1446 H

Untuk PBB-P2, pemerintah membedakan sistem pengenaan bagi masyarakat dan perusahaan. Ketetapan perusahaan terbit setiap Januari dengan jatuh tempo 30 Juni, sedangkan ketetapan masyarakat terbit awal Maret dengan jatuh tempo 30 September. Jika ekonomi daerah melambat, Bapenda dapat memberi insentif berupa perpanjangan jatuh tempo atau pengurangan pokok pajak sesuai prosedur.

Pemerintah juga memaparkan program pemutihan PBB-P2 dengan syarat pelunasan lima tahun terakhir, sehingga masyarakat tidak perlu membayar tunggakan yang sudah daluwarsa menurut peraturan perundang-undangan.

Untuk UMKM dengan batas omzet tertentu, pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) makanan-minuman dikenakan tarif rendah 3 persen. Bagi investor yang membuka usaha baru, Bapenda dapat memberi pembebasan PBJT makanan/minuman 50 persen pada tahun pertama beroperasi, yang diajukan oleh pelaku usaha dan diberikan dalam koridor hukum yang berlaku.

Baca Juga  Gawat!!! Unras Gabungan Aktivis Kota Tanjungbalai Memanas

 

Penulis : Red

Berita Terkait

Wakil Wali Kota Buka Agenda Pembentukan dan Pemeliharaan Panel Standar
Berulang Tahun ke-42, Wakil Wali Kota Tanjung Balai dan Keluarga Berbagi Rezeki
Forkopimda dan Pimpinan OPD Beri Kejutan dan Ucapan Selamat Ulang Tahun Kepada Wakil Wali Kota Tanjung Balai
Walikota Tanjung Balai Buka Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba di Yayasan Islamic School Roudhotul Qurro, 
Wakil Wali Kota Tanjung Balai Hadiri Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana Ke-III STAI Nurul Ilmi
Operasi Zebra Mansinam 2026 Dimulai, Polres Fakfak Perkuat Pengawasan dan Keselamatan Lalu Lintas
6 Fraksi Setuju APBD 2027 Dibahas, PKS Paling Kritis
Tim SATGAS MBG Batu Bara Bentuk 8 Tim Inspeksi Dapur SPPG

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 00:50 WIB

Wakil Wali Kota Buka Agenda Pembentukan dan Pemeliharaan Panel Standar

Jumat, 20 November 2026 - 00:47 WIB

Berulang Tahun ke-42, Wakil Wali Kota Tanjung Balai dan Keluarga Berbagi Rezeki

Jumat, 20 November 2026 - 00:44 WIB

Forkopimda dan Pimpinan OPD Beri Kejutan dan Ucapan Selamat Ulang Tahun Kepada Wakil Wali Kota Tanjung Balai

Jumat, 20 November 2026 - 00:42 WIB

Walikota Tanjung Balai Buka Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba di Yayasan Islamic School Roudhotul Qurro, 

Jumat, 20 November 2026 - 00:36 WIB

Operasi Zebra Mansinam 2026 Dimulai, Polres Fakfak Perkuat Pengawasan dan Keselamatan Lalu Lintas

Berita Terbaru

Pemkab Murung Raya

Bupati Heriyus Pastikan Kesiapan Murung Raya Bermazmur 2026

Jumat, 20 Nov 2026 - 01:13 WIB

You cannot copy content of this page