BATU BARA — Dalam rangka mendorong penguatan satu data Indonesia untuk mewujudkan pembangunan tepat sasaran, Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam Sosialisasi Program Prioritas Nasional yang digelar di Aula Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Kamis (3/9/2026).
Sosialisasi ini mengangkat tema “Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Batu Bara”.
Kegiatan yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia tersebut turut menghadirkan Anggota Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T., Kurniawan Ariadi, SIP, M.Com., Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Tirta Sutedjo, ST, MWRM., Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial dan Rolly Rochmad Purnomo, ST, MM, M.S.I.S, Ph.d., Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital, sebagai narasumber.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Batu Bara menegaskan pentingnya penguatan Satu Data Indonesia (SDI) sebagai fondasi dalam mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran.
Menurut Bupati Batu Bara, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi kebutuhan utama pemerintah dalam mengambil setiap kebijakan. Data yang dikelola secara baik juga akan mencegah terjadinya tumpang tindih informasi antar perangkat daerah.
“Dengan adanya SDI ini, setiap data dapat terus diperbarui dengan data terbaru sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih. Kita membutuhkan data yang benar dan akurat agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat,” ujar Bupati Batu Bara.
Bupati Baharuddin juga menekankan pentingnya komitmen dan sinergi seluruh perangkat daerah dalam mendukung implementasi SDI. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta berperan aktif dalam menyediakan, memperbarui, serta memastikan validitas data sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Ia menilai, pengelolaan data yang terintegrasi akan membantu pemerintah daerah dalam memetakan berbagai persoalan masyarakat secara lebih tepat. Dengan demikian, program pembangunan yang dirancang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan.
Sementara itu, dalam pemaparannya, Anggota Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan pentingnya ketersediaan data yang objektif dan berkualitas. Menurutnya, akses terhadap data yang akurat sangat dibutuhkan untuk mendukung proses analisis dan pengambilan kebijakan pembangunan secara tepat, efektif, dan efisien.
Bappenas RI juga menekankan bahwa SDI merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan menciptakan kesamaan standar dan kebenaran data sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat, efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Data yang dikelola melalui SDI mencakup berbagai sektor strategis, di antaranya kependudukan, kesehatan, perumahan, pendidikan, infrastruktur, sanitasi, ekonomi, lingkungan, serta sektor lain yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Pj. Sekda Batu Bara, para Asisten dan Staf Ahli, kepala OPD, para camat, serta para kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi bersama para narasumber. Forum tersebut membahas berbagai persoalan dan strategi dalam implementasi serta penguatan Satu Data Indonesia di Kabupaten Batu Bara.
Melalui penguatan SDI, Pemerintah Kabupaten Batu Bara berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan berbasis data sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan dapat dirancang secara lebih terarah, terukur, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Penulis : Bara
