JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak seluruh warga Jakarta untuk menyampaikan kondisi ekonomi mereka secara jujur saat mengikuti Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, kejujuran masyarakat menjadi fondasi utama agar pemerintah memperoleh data yang akurat dalam menyusun kebijakan pembangunan dan pelayanan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ajakan tersebut disampaikan Pramono saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/7/2026).
“Saya mengimbau bagi warga Jakarta di mana pun, kapan pun yang kemudian disensus, untuk menyampaikan apa adanya. Karena inilah yang menjadi kata kunci di dalam kita untuk mengambil keputusan ke depan,” ujar Pramono.
Ia menegaskan masyarakat tidak perlu menutupi kondisi ekonomi yang sebenarnya. Menurutnya, data yang jujur akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Jangan tertutup, lebih baik disampaikan. Susah ya susah, senang ya senang, kaya ya kaya, miskin ya miskin,” katanya.
Pramono menjelaskan, data Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini menjadi rujukan utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merumuskan berbagai kebijakan, mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyusunan program pembangunan.
“Bagi saya, data ini adalah referensi yang paling utama untuk mengambil keputusan secara teknokrasi. Hampir semua data BPS dalam rapat-rapat di Balai Kota selalu digunakan sebagai referensi pengambilan keputusan,” ujarnya.
Sebagai contoh, Pramono mengungkapkan data BPS menunjukkan jumlah RW kawasan kumuh di Jakarta menurun dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW pada 2026. Data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam merancang program penataan permukiman.
Ia juga menegaskan terdapat tiga sektor yang tetap menjadi prioritas dan tidak akan dikurangi anggarannya, yakni bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan.
Menurutnya, ketiga sektor tersebut memerlukan data yang valid agar kebijakan yang diambil benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Di sektor pendidikan, Pemprov DKI Jakarta tetap melanjutkan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi sekitar 707 ribu siswa serta Kartu Jakarta Mahasiswa Ungul (KJMU) untuk sekitar 15.900 mahasiswa.
Selain itu, mulai tahun depan pemerintah daerah berencana meluncurkan Program Beasiswa LPDP Jakarta bagi sekitar 50 hingga 75 mahasiswa yang akan melanjutkan studi ke luar negeri.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa seluruh data yang dihimpun melalui Sensus Ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan bukan untuk keperluan perpajakan.
“Sensus ini adalah untuk kepentingan statistik, bukan dalam rangka kepentingan perpajakan. Rahasia data individu dan pribadi akan kami jaga,” kata Amalia.
Ia memastikan keamanan data masyarakat terlindungi karena BPS telah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Telkom, serta PT Peruri dalam mengamankan sistem penyimpanan data.
Amalia juga mengungkapkan hingga 13 Juli 2026, capaian pendataan Sensus Ekonomi 2026 di DKI Jakarta telah mencapai 45,17 persen. Pendataan berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan mendatangi rumah tangga maupun pelaku usaha secara langsung.
Penulis : Amatus Rahakbauw, K
