MANOKWARI — Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, resmi menutup Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kepala Bappeda kabupaten se-Provinsi Papua Barat Tahun 2026 yang berlangsung selama dua hari, Selasa (26/4/2026), di Hotel Vitta.
Penutupan Rakornis tersebut menandai berakhirnya forum koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang menghasilkan sejumlah arahan strategis serta kesepakatan penting untuk memperkuat pembangunan menuju tahun 2027.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa kebijakan pembangunan nasional tahun 2027 difokuskan pada percepatan pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan sektor industri. Namun, kebijakan tersebut harus diselaraskan dengan karakteristik wilayah Papua Barat.
Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan di daerah tertinggal, seperti Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, dan Teluk Bintuni, agar pembangunan lebih merata dan tepat sasaran.
“Fokus pembangunan nasional harus diterjemahkan sesuai kondisi daerah agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua Barat,” ujarnya.
Selain itu, Dominggus juga menyoroti pentingnya penguatan sinergi serta konsistensi dokumen perencanaan daerah. Ia menyebut masih ada kabupaten yang belum menetapkan RPJMD dan belum optimal dalam penyelarasan rencana strategis serta indikator kinerja.
Menurutnya, hal tersebut perlu segera diselesaikan karena menjadi syarat utama dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi pembangunan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Gubernur juga mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam pengelolaan anggaran di tengah keterbatasan fiskal, dengan memprioritaskan belanja pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Komposisi belanja harus diarahkan untuk meningkatkan porsi layanan publik dibanding belanja penunjang,” katanya.
Rakornis turut membahas penguatan tata kelola data dan sistem perencanaan berbasis digital, termasuk pemanfaatan SIPD, SIPPP, SIKD, dan E-Dalev, serta penguatan fungsi walidata daerah.
Selain itu, sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian, seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, penyelesaian program yang belum tuntas, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta dukungan terhadap program prioritas Papua Barat Sehat, Cerdas, dan Produktif.
Rakornis ini menghasilkan kesepakatan penting, di antaranya penyelarasan prioritas pembangunan tahun 2027, penguatan sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten, serta peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan tema RKPD Tahun 2027 sebagai landasan dalam proses perencanaan pembangunan, dengan menekankan percepatan dan pemerataan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat adat, serta penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan daerah.
“Dengan semangat otonomi khusus, mari kita wujudkan perencanaan pembangunan yang tidak hanya administratif, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua Barat,” ucapnya.
Di akhir kegiatan, Dominggus menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber, panitia, dan peserta yang telah berpartisipasi aktif, sebelum secara resmi menutup Rakornis tersebut.
“Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Rakornis Kepala Bappeda Kabupaten se-Provinsi Papua Barat Tahun 2026 secara resmi saya nyatakan ditutup,” ujarnya.
Penulis : Amatus Rahakbauw, K
