Batu Bara — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar rapat paripurna untuk membahas dua agenda penting, yaitu Laporan Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (PIKID) dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Senin (14/07).
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara dan dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Bupati Kabupaten Batu Bara yang diwakili oleh Asisten I, Sekretaris DPRD Kabupaten Batu Bara, serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Batu Bara.
Ranperda PIKID bertujuan untuk meningkatkan investasi di daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah, serta mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Setelah melalui proses pembahasan yang panjang, Panitia Khusus (Pansus) Ranperda PIKID menyimpulkan bahwa Ranperda ini layak untuk ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah.
Sementara itu, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 membahas laporan hasil pemeriksaan BPK serta laporan buku terhadap dua perusahaan daerah, yaitu Tirta Tanjung dan PT. Pembangunan Batra Berjaya. Pansus Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024 akan menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024.
Pansus RPJP APBD 2024 juga merekomendasikan untuk segera membentuk Pansus PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk menjadi perhatian, karena pembahasan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024 akan disahkan menjadi Peraturan Daerah.
