Pokja Adat MRPB Kunjungi Pemda Fakfak Bahas Batas Wilayah dan Pelaksanaan PSN Tahun 2025

- Penulis

Rabu, 4 Juni 2025 - 10:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

 

Fakfak —  Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Fakfak untuk membahas dua isu strategis, yaitu persoalan batas wilayah antara Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Teluk Bintuni, serta rencana pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2025 di sektor perkebunan dan pertambangan migas,ujar Tim Pokja Willy Hegemur,ST. saat di temui Wartawan Tempo Timur.com di hotel Orens jalan Sekru Kelurahan Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Rabu pagi (4/6/2025),pukul 10.17WIT.

Tim Pokja Adat MRPB yang hadir dalam kunjungan tersebut terdiri dari Semuel Aboda (Sekretaris Pokja Adat), Abdalla Baraweri, Obet Nego Wonggor, S.IP, dan Willy Hegemur, ST.

Baca Juga  Bupati Baharuddin Siagian Lantik 33 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator

Menurut Willy Hegemur, kunjungan ini bertujuan untuk menyalurkan langsung aspirasi masyarakat adat yang terdampak oleh persoalan batas wilayah serta kehadiran proyek strategis nasional di wilayah mereka.

Pokja Adat MRPB ingin memastikan bahwa pelaksanaan PSN tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, mencegah potensi konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, serta memperhatikan aspek pelestarian lingkungan.

“Untuk urusan Amdal harus jelas, dan pelaksanaan program CSR (Corporate Social Responsibility) dari korporasi pelaksana PSN harus dilakukan secara konsisten dan konsekuen,” tegas Willy Hegemur mewakili Tim MRPB.

Ia juga menegaskan bahwa dalam waktu dekat, Tim MRPB akan kembali ke Fakfak pada bulan Juni untuk melakukan monitoring terkait penanganan batas wilayah dan keterlibatan korporasi dalam pelaksanaan PSN.

Baca Juga  DPRD dan Pemkab Batu Bara Bahas Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2014-2029

“Kami dari MRPB perlu memastikan adanya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam pelaksanaan PSN, serta melihat bagaimana proyek ini memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.

Secara prinsip, MRPB menegaskan komitmennya untuk menjaga tanah dan manusia Papua, serta memastikan pelaksanaan pembangunan harus menjamin keadilan sosial dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Penulis : Amatus.Rahakbauw.K

Berita Terkait

Wakil Wali Kota Tanjung Balai Hadiri Pembukaan Liga Sepak Bola Pelajar Piala Gubernur Sumut 2026
Wakil Bupati Batu Bara Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2027
Pemko Tanjung Balai Gelar Seminar Hasil/Diseminasi Kajian Potensi PAD Kota Tanjung Balai Bersama BRIN
Lasqi Nusantara Jaya Sumut Bahas Persiapan Muswil I dengan Bupati Batu Bara
Bupati Baharuddin Siagian Tinjau Pengaspalan Jalan Desa Mangkai Baru
Bupati Pimpin Apel Operasi Zebra Toba 2026 Polres Batu Bara
Rakor Penyesuaian dan Efisiensi Anggaran, Wali Kota Mahyaruddin Salim : Stop Program Tidak Efektif
Bupati Batu Bara Lakukan Kunjungan Koordinasi Ke Pemko Dumai Perkuat Pendapatan Asli Daerah

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 19:19 WIB

Wakil Wali Kota Tanjung Balai Hadiri Pembukaan Liga Sepak Bola Pelajar Piala Gubernur Sumut 2026

Rabu, 18 November 2026 - 19:14 WIB

Wakil Bupati Batu Bara Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2027

Rabu, 18 November 2026 - 16:40 WIB

Pemko Tanjung Balai Gelar Seminar Hasil/Diseminasi Kajian Potensi PAD Kota Tanjung Balai Bersama BRIN

Selasa, 17 November 2026 - 09:19 WIB

Lasqi Nusantara Jaya Sumut Bahas Persiapan Muswil I dengan Bupati Batu Bara

Senin, 16 November 2026 - 17:39 WIB

Bupati Baharuddin Siagian Tinjau Pengaspalan Jalan Desa Mangkai Baru

Berita Terbaru

You cannot copy content of this page