FAKFAK — Pemerataan pelayanan kesehatan hingga ke wilayah pelosok menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tahun 2026.
Melalui penguatan fasilitas kesehatan dan pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah diakses, bermutu, dan berkualitas.
Sekretaris II Panitia HKN ke-62, Yoditfro M. Rahakbauw, S.Tr.Kep., Ns., yang juga menjabat Kepala Puskesmas Warpa, menyampaikan hal tersebut saat dikonfirmasi Jurnalis TempoTimur.com di Lapangan Apel Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak, Kamis (12/11/2026), pukul 11.33 WIT.
Ia menjelaskan, sebagaimana sambutan Menteri Kesehatan yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak, Arif Rumagesan, selaku pembina apel peringatan HKN ke-62, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian bersama.
Salah satu program yang terus didorong pemerintah adalah Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini menjadi bagian dari upaya deteksi dini untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat sekaligus mencegah penyakit sejak awal.
Melalui program tersebut, setiap individu dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis secara berkala, minimal satu kali dalam setahun.
Menurut Yoditfro, CKG merupakan bagian dari pilar pertama transformasi kesehatan, yakni transformasi layanan primer yang menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif atau peningkatan kesehatan serta pencegahan penyakit.
Di Kabupaten Fakfak, keberadaan 17 puskesmas yang tersebar di 17 distrik menjadi salah satu kekuatan dalam memperluas jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk warga yang tinggal di wilayah terpencil.
Selain memperkuat pelayanan kesehatan primer melalui puskesmas, peningkatan layanan kesehatan juga perlu didukung oleh rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.
Rumah sakit memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan medis yang lebih kompleks, termasuk penanganan penyakit spesialistik dan kondisi kegawatdaruratan yang membutuhkan tenaga medis serta fasilitas penunjang yang memadai.
Karena itu, penguatan pelayanan kesehatan harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan hingga rumah sakit sebagai fasilitas rujukan lanjutan.
Yoditfro menegaskan, tantangan geografis dan posisi Papua Barat di kawasan timur Indonesia tidak boleh menjadi alasan bagi daerah untuk tertinggal dalam pelaksanaan program kesehatan nasional.
“Kita tidak boleh kalah bersaing dengan daerah lain, termasuk daerah di Pulau Jawa. Walaupun berada di wilayah pelosok Indonesia Timur, program dan kebijakan pemerintah pusat harus tetap dilaksanakan agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik,” ujarnya.
Ia berharap momentum HKN ke-62 tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi juga menjadi dorongan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Menurutnya, masyarakat juga perlu terus diberdayakan dan dilibatkan dalam menjaga kesehatan melalui penerapan pola hidup bersih dan sehat, pemeriksaan kesehatan secara berkala, serta kesadaran melakukan pencegahan penyakit sejak dini.
Dengan demikian, pembangunan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan tenaga medis, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih sehat dan berkualitas.
Penulis: Amatus Rahakbauw K
