PURUK CAHU, Tempotimur.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya menggelar Rapat Paripurna Ke-7 Masa Sidang III Tahun 2026 di Gedung DPRD setempat, Senin (9/11/2026). Rapat berlangsung khidmat dan tertib, dipimpin Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, didampingi Wakil Ketua I, Dina Maulidah, serta dihadiri 17 anggota DPRD dari berbagai fraksi.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Bupati Murung Raya, Heriyus, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Dra. Lynda Kristiane, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Rumiadi menegaskan bahwa kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna bukan sekadar memenuhi formalitas, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai wakil rakyat.
“Kita hadir untuk menyimak, menyampaikan pendapat, dan mencari solusi terbaik dari setiap perbedaan. Dalam musyawarah tentu ada pro dan kontra, namun dari sanalah lahir keputusan yang paling adil,” ujarnya.
Agenda pertama rapat paripurna adalah pembahasan dan persetujuan bersama terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Rumiadi menegaskan, setiap peraturan daerah yang dibentuk harus berpihak pada kepentingan masyarakat serta menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Peraturan Daerah bukan untuk mempersulit rakyat, melainkan untuk melindungi rakyat, menata pembangunan, dan memastikan setiap kebijakan berjalan di atas aturan yang jelas dan berkeadilan,” tegasnya.
Selanjutnya, agenda kedua adalah penyampaian hasil Reses Masa Sidang III Tahun 2026. Dalam kegiatan reses tersebut, anggota DPRD turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap berbagai aspirasi, masukan, serta kebutuhan masyarakat.
Sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat meliputi perbaikan jalan penghubung Permata Intan–Sumber Barito, pembangunan jembatan, pengembangan lahan pertanian produktif, serta peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, masyarakat juga mengharapkan pemerataan akses listrik dan penyediaan air bersih hingga ke wilayah pelosok Kabupaten Murung Raya.
Rumiadi menegaskan, hasil reses tidak boleh hanya menjadi dokumen atau laporan administratif, tetapi harus diperjuangkan agar dapat ditindaklanjuti melalui program pembangunan dan penganggaran daerah.
“Insya Allah, dari paripurna ini kita bawa terang untuk masyarakat. Dari aspirasi yang diserap melalui reses, kita wujudkan dalam kebijakan. Dari Ranperda yang disepakati, kita bersama-sama membangun daerah yang lebih baik,” pungkasnya.
Melalui rapat paripurna tersebut, DPRD Kabupaten Murung Raya diharapkan dapat terus memperkuat fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sekaligus memastikan aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam arah kebijakan pembangunan daerah. (hbr).
