Tanjung Balai — Wali Kota Tanjung Balai Mahyaruddin Salim menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Se-Provinsi Sumatera Utara, bertempat di Aula Raja Inal Siregar Lantai 2 Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Senin (31/8/2026).
Rakor tersebut digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD melalui penguatan sinergi, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten/kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, PT Jasa Raharja serta pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Rakor ini menjadi forum koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan seluruh Kepala Daerah se-Sumatera Utara dalam upaya memperkuat pengelolaan keuangan daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., GRCE, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Forkopimda Sumatera Utara, para Kepala Daerah se-Sumatera Utara, serta tamu undangan lainnya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus merealisasikan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) kepada kabupaten dan kota di wilayahnya sepanjang tahun anggaran 2026. Berdasarkan data terbaru dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara, Kota Tanjung Balai kembali menerima alokasi DBH pada gelombang penyaluran 31 Agustus 2026 sebesar Rp9.425.220.888.
Wali KotaTanjung Balai Mahyaruddin Salim, telah secara aktif mengikuti berbagai tahapan koordinasi terkait penyaluran DBH ini. Sebelumnya, pada Mei 2026, Wali Kota mengikuti rapat zoom yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution, untuk membahas rencana penyaluran alokasi kurang salur dan DBH pajak rokok Triwulan I Tahun Anggaran 2026 .
Realisasi DBH Kota Tanjung Balai per 31 Agustus 2026 ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung pemerataan dan penguatan ekonomi daerah melalui peningkatan keseimbangan fiskal . Gubernur Sumut sebelumnya telah mengimbau agar seluruh DBH yang diterima dikelola secara akuntabel dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan salah satu kabupaten tercepat yang memberikan Proposal Kampung Kreatif Sumut Berkah
Dalam arahannya, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Agus Fatoni menegaskan penggenjotan PAD adalah prioritas utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lanjut Fatoni, Optimalisasi sumber daya Seluruh potensi pendapatan daerah harus digali,termasuk memperluas sumber pendapatan baru. Penguatan SDM dan digitalisasi Peningkatan kualitas SDM dan penguatan sistem digital diperlukan untuk meminimalisir praktik korupsi.
Ia juga menambahkan, Peran BUMD dan CSRKinerja BUMD di daerah harus dioptimalkan, kerja sama dengan pihak terkait diperluas, serta program CSR dimanfaatkan secara tepat. Opsen PKB Daerah saat ini langsung menerima opsen dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang kontribusinya besar terhadap PAD.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution juga menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat dan pencapaian target PAD menjadi fokus utama. Ia menyebut Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu sumber utama PAD.
“Dengan adanya opsen PKB, diharapkan daerah dapat meningkatkan penerimaan PAD secara signifikan. Saya minta dukungan penuh dari seluruh Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Ayo kita bersama-sama optimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan PAD Sumatera Utara,” ujarnya.
Wali Kota Tanjung Balai Mahyaruddin Salim menyambut baik pelaksanaan rakor ini sebagai wadah mempererat sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Harapan Pemerintah Kota Tanjungbalai Penyaluran DBH tepat waktu Agar program prioritas daerah tidak terhambat.
Ditambahkan Mahyaruddin lagi, Sinkronisasi data pajak Memohon dukungan sinkronisasi data antara Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menghindari tumpang tindih dan potensi kehilangan pendapatan. Pengelolaan akuntabel Seluruh upaya peningkatan pendapatan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Pendapatan daerah yang dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel adalah jembatan menuju kesejahteraan masyarakat.
Penulis : Tfq
