PALANGKA RAYA, tempotimur.com – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis, 10 September 2026. Kunjungan tersebut berfokus pada penguatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Didampingi Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Wapres mengawali agenda dengan menemui keluarga almarhum Akhmad Rizani, petugas pemadam karhutla yang gugur saat bertugas.
Wapres menyampaikan duka cita mendalam dan penghargaan atas pengorbanan almarhum.
“Saya menyampaikan duka cita mendalam, saya mohon maaf atas kejadian ini dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa beliau dalam penanganan karhutla,” ujar Wapres.
Selain bertemu keluarga korban, Wapres juga berdialog langsung dengan petugas pemadam di lapangan. Ia mengapresiasi kerja keras petugas dan menekankan pentingnya mengutamakan keselamatan kerja dengan penggunaan alat pelindung diri (APD) sesuai prosedur.
Sementara itu, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran melaporkan upaya Pemprov Kalteng dalam memperkuat kesiapsiagaan karhutla melalui pengerahan personel, penyiapan sarana dan prasarana, serta koordinasi intensif dengan pemerintah pusat.
Agustiar juga mengungkapkan sejumlah kendala di lapangan, seperti sulitnya akses menuju titik api dan keterbatasan sumber air. Untuk itu, Pemprov Kalteng mengusulkan dukungan tambahan berupa helikopter water bombing, peralatan pemadam, serta pembangunan sumur bor dan embung di wilayah rawan karhutla.
Berdasarkan data Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalteng per 9 September 2026, tercatat 2.819 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 9.228,04 hektare. Saat ini, Provinsi Kalteng masih menetapkan status tanggap darurat karhutla mulai 31 Agustus hingga 29 September 2026.
Usai meninjau penanganan karhutla, Wapres melanjutkan agenda dengan mengunjungi Pusat Rehabilitasi Orangutan Nyaru Menteng. Dalam kunjungan tersebut, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk memulihkan satwa dan habitat yang terdampak karhutla.
Kunjungan kerja ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penanganan bencana karhutla. (hbr).
