Jakarta — Pemerintah Provinsi Papua Barat mendorong penguatan pembangunan sektor pertanian melalui dukungan kebijakan dan program dari pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan saat bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Pertemuan tersebut membahas upaya percepatan pembangunan sektor pertanian di Papua Barat yang dinilai memiliki potensi sumber daya lahan cukup besar untuk pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hingga peternakan.
Gubernur Papua Barat dalam pertemuan itu menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan.
“Pembangunan infrastruktur pertanian dan penguatan ketahanan pangan daerah menjadi fokus kebijakan pembangunan di Papua Barat,” ujar Dominggus.
Ia juga memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam pengembangan sektor pertanian di daerah tersebut. Tantangan itu antara lain meningkatnya persaingan pemanfaatan lahan, kebutuhan pangan yang terus bertambah, hingga tuntutan efisiensi usaha tani di tengah persaingan pasar yang semakin terbuka.
Selain itu, masuknya produk pertanian dari luar daerah juga dinilai berpotensi membawa hama dan penyakit tanaman. Di sisi lain, peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian melalui inovasi dan hilirisasi masih menjadi pekerjaan rumah.
Persoalan lain yang disoroti adalah keterbatasan infrastruktur pertanian, pengelolaan sumber daya air, sistem perbenihan dan pembibitan, serta akses pembiayaan bagi petani skala kecil. Dampak perubahan iklim dan berkurangnya keanekaragaman hayati juga dinilai mempengaruhi keberlanjutan produksi pangan di daerah.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat mengajukan sejumlah permohonan dukungan kepada Kementerian Pertanian, termasuk pembangunan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani, jaringan irigasi, serta sarana pascapanen.
Selain itu, pemerintah daerah juga meminta dukungan dalam optimalisasi dan perlindungan lahan pertanian melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), penguatan sentra produksi pangan melalui bantuan benih unggul, pupuk, serta alat dan mesin pertanian.
Modernisasi pertanian melalui mekanisasi dan teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, serta pengembangan hilirisasi produk pertanian berbasis potensi lokal juga menjadi bagian dari usulan tersebut.
Dalam pertemuan itu, Pemprov Papua Barat juga menyampaikan dukungan terhadap program hilirisasi ayam terintegrasi nasional yang dicanangkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mendukung Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis.
Sebagai bagian dari komitmen daerah, saat ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Papua Barat tengah menyelesaikan pembangunan pabrik mini pakan ternak dengan kapasitas produksi sekitar 1.000 kilogram per jam. Fasilitas tersebut direncanakan dikelola oleh UPT Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (BPT-HMT).
Namun, untuk mendukung program tersebut, Pemprov Papua Barat juga meminta dukungan pemerintah pusat dalam penyediaan bahan baku pakan ternak seperti jagung dan kedelai, penyediaan parent stock ayam petelur dan ayam pedaging, pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU), serta fasilitas cold storage.
Pertemuan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sektor pertanian yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan.
Meski demikian, sejumlah pihak menilai bahwa berbagai rencana penguatan sektor pertanian tersebut perlu diikuti dengan langkah konkret di lapangan, terutama dalam memastikan akses petani terhadap infrastruktur, teknologi, serta pasar agar program yang direncanakan tidak berhenti pada tataran kebijakan.
Penulis : Amatus Rahakbauw, K
