Manokwari — Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, melantik tiga anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) pengganti antar waktu (PAW) sisa masa jabatan 2023–2028.
Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan berlangsung di Mansinam Beach Hotel, Manokwari, Senin (2/3/2026).
Tiga anggota yang dilantik yakni Irene Temongmere dan Hendrina Ayamiseba dari Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan, serta Toni Dance Kandami dari Pokja Agama.
Jamin Keberlangsungan Fungsi MRPB
Dalam sambutannya, Gubernur Dominggus menegaskan bahwa pelantikan anggota MRPB PAW merupakan bagian dari mekanisme ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menjamin keberlangsungan fungsi, peran, dan kewenangan lembaga tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.
“Majelis Rakyat Papua Barat memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai representasi kultural Orang Asli Papua, yang menjalankan fungsi perlindungan, pemberdayaan, serta pembelaan hak-hak dasar Orang Asli Papua,” ujar Dominggus.
Ia berharap kehadiran anggota yang baru dilantik dapat memperkuat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MRPB secara optimal.
Tekankan Komitmen Moral dan Kenegarawanan Kepada Irene Temongmere, Hendrina Ayamiseba, dan Toni Dance Kandami, Gubernur menyampaikan ucapan selamat sekaligus menegaskan bahwa sumpah dan janji jabatan yang diucapkan bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen moral serta tanggung jawab besar kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat Papua Barat, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Jadilah teladan dalam menjaga marwah lembaga, menjunjung tinggi adat, budaya, serta kearifan lokal Orang Asli Papua, sekaligus mengedepankan sikap kenegarawanan dalam menyikapi setiap dinamika sosial,” pesannya.
Dominggus juga menekankan pentingnya membangun komunikasi yang konstruktif, inklusif, dan berkesinambungan dengan seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, serta lembaga legislatif dan yudikatif.
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk terus mendukung peran dan fungsi MRPB sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan Otonomi Khusus.
Menurutnya, sinergi yang kuat antara lembaga pemerintahan dan lembaga representasi kultural menjadi kunci dalam mendorong percepatan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Papua Barat.
Acara pelantikan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan OPD, serta tamu undangan lainnya.
Penulis : Amatus Rahakbauw, K
