Manokwari, TempoTimur.com — Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus melaksanakan penanganan pengamanan Pantai Maruni, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, dari ancaman abrasi pantai. Pekerjaan tersebut telah dilakukan secara bertahap sejak tahun anggaran 2023 dan berlanjut hingga 2025.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Papua Barat, Gerson Saiba, ST, menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2025, pembangunan pengamanan pantai sepanjang 510 meter telah rampung dikerjakan.
“Sesuai perencanaan awal dan dengan keterbatasan anggaran, penanganan abrasi Pantai Maruni telah dilaksanakan sejak tahun 2023, dilanjutkan pada 2024, dan tahun ini diselesaikan sepanjang 510 meter,” ujar Gerson di Manokwari, Rabu (12/11/2025).
Menurut Gerson, penanganan abrasi ini mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Provinsi Papua Barat masing-masing sebesar Rp14 miliar pada 2023, Rp7,4 miliar pada 2024, dan Rp9,7 miliar pada 2025.
Ia menambahkan, masyarakat yang tinggal di sepanjang Pantai Maruni menyampaikan aspirasi agar program pengamanan pantai tetap dilanjutkan pada tahun anggaran 2026, mengingat ombak besar sering mengancam badan jalan Trans Papua Barat dan permukiman warga.
“Masyarakat berharap agar pekerjaan pengamanan pantai diteruskan hingga area Pura sampai Kampung Maruni, karena abrasi sudah meresahkan warga,” jelas Gerson.
Melihat kondisi tersebut, Gerson berharap dukungan dari Kepala Dinas PUPR Papua Barat yang baru untuk memberikan perhatian serius terhadap pengalokasian anggaran di Bidang SDA.
“Dengan dukungan anggaran yang memadai, kami menargetkan penanganan abrasi pantai di Maruni, Pasir Putih, Petrus Kafiar, Amban, Pami, hingga Wosi dapat dilakukan lebih maksimal, dengan panjang pengerjaan 300 hingga 500 meter setiap tahun,” tambahnya.
Selain penanganan abrasi, Bidang SDA PUPR Papua Barat juga menangani normalisasi sungai, pembangunan irigasi, dan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah yang sulit sumber air.
“Kami berharap ke depan ada pemerataan anggaran antarbidang agar semua program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat bisa berjalan optimal,” tutup Gerson.
Penulis : Amatus Rahakbauw
