Wabup Murung Raya Rahmanto Hadiri Rakor Penguatan Sinergitas Penanganan Konflik Sosial

PURUK CAHU, tempotimur.com – Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergitas Koordinasi Penanganan Konflik Sosial tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) RI.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Hotel M Bahalap, Palangka Raya, pada Kamis (30/10/2025).

“Hari ini saya menghadiri kegiatan dari Kemenkopolhukam Republik Indonesia RI, membahas penanganan konflik sosial,” ujar Rahmanto Muhidin.

Rahmanto menjelaskan, tingkat konflik sosial di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Murung Raya, relatif rendah. Meski demikian, ia menekankan pentingnya peran serta seluruh pihak dalam menjaga kondusivitas daerah.

“Mitigasi perlu terus dilakukan untuk memperkecil potensi terjadinya konflik, sebab rata-rata konflik sosial berawal dari kesalahpahaman antara masyarakat dan pihak perusahaan,” terangnya.

Ia menambahkan, arahan yang diberikan Kemenkopolhukam akan semakin memperkuat sinergitas antar-stakeholder dalam menangani potensi konflik sosial di daerah.

“Kegiatan rakor ini juga sejalan dengan visi-misi pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, khususnya dalam memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa,” pungkas Rahmanto.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolhukam RI, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penanganan konflik sosial harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah dan menyelesaikan konflik sosial. Diharapkan seluruh daerah dapat memperkuat koordinasi lintas sektor agar potensi konflik dapat diantisipasi sejak dini,” ujarnya.

Melalui rakor ini, Kemenkopolhukam berharap seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Tengah dapat memperkuat sistem deteksi dini, mempercepat respons terhadap potensi konflik, serta menumbuhkan budaya dialog dan musyawarah di tengah masyarakat. (hlm).