Manokwari — Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si., secara resmi mengukuhkan 42 pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua Barat untuk masa bakti 2025–2030. Acara pengukuhan berlangsung pada Kamis, 26 Juni 2025, di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, Manokwari.
Pengurus yang dikukuhkan terdiri dari 28 orang untuk TP PKK dan 14 orang untuk Tim Pembina Posyandu. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari pelantikan Ketua TP PKK dan Tim Pembina Posyandu yang telah digelar pada 20 Februari 2025.
Dalam sambutannya, Gubernur Dominggus menekankan pentingnya peran strategis kedua lembaga tersebut dalam mendukung pencapaian 10 Program Pokok PKK dan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, pekerjaan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan sosial.
“Saya berharap para pengurus yang dikukuhkan benar-benar memahami tugas dan fungsinya, serta bersinergi dalam mendukung Ketua TP PKK demi peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat,” ujar Dominggus.
Ketua TP PKK Papua Barat menyampaikan beberapa program pascapengukuhan, di antaranya:
Mengirim enam perwakilan dari sekretariat dan pokja untuk menghadiri Rakernas X dan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-53 di Samarinda, Kalimantan Timur, pada 7–9 Juli 2025.
Mengikuti peringatan HUT ke-45 Dekranasda di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 9–11 Juli 2025.
Menyelenggarakan peringatan HKG ke-53 tingkat Provinsi di Kabupaten Teluk Wondama, yang telah dicanangkan oleh Gubernur pada 26 Maret 2025.
Menurut Gubernur, kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara TP PKK dan Tim Pembina Posyandu dalam meningkatkan peran posyandu sebagai ujung tombak pelayanan dasar, sekaligus membangun keluarga tangguh menuju Indonesia Emas 2045 dan Papua Emas 2041.
“Gerakan PKK harus menjadi motor penggerak masyarakat, bukan hanya sekadar seremoni, tapi benar-benar memberi dampak nyata,” tegas Dominggus, khususnya menyoroti pentingnya peran di wilayah terpencil seperti Teluk Wondama.
Gubernur juga menegaskan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Papua Barat terhadap program PKK dan Posyandu. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran akibat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait pembatasan dana hibah ke organisasi non-pemerintah, Pemprov tetap berkomitmen mendorong kolaborasi lintas sektor.
“Saya mengajak seluruh OPD untuk bekerja sama dengan PKK agar setiap kegiatan berdampak nyata bagi masyarakat,” ucapnya.
Di akhir acara, Gubernur menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada seluruh pengurus yang telah dikukuhkan dan mengajak seluruh pihak bergandengan tangan membangun Papua Barat yang lebih maju, sehat, dan sejahtera.
Penulis : Amatus.Rahakbauw.K
