Fakfak — Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Fakfak untuk membahas dua isu strategis, yaitu persoalan batas wilayah antara Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Teluk Bintuni, serta rencana pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2025 di sektor perkebunan dan pertambangan migas,ujar Tim Pokja Willy Hegemur,ST. saat di temui Wartawan Tempo Timur.com di hotel Orens jalan Sekru Kelurahan Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Rabu pagi (4/6/2025),pukul 10.17WIT.
Tim Pokja Adat MRPB yang hadir dalam kunjungan tersebut terdiri dari Semuel Aboda (Sekretaris Pokja Adat), Abdalla Baraweri, Obet Nego Wonggor, S.IP, dan Willy Hegemur, ST.
Menurut Willy Hegemur, kunjungan ini bertujuan untuk menyalurkan langsung aspirasi masyarakat adat yang terdampak oleh persoalan batas wilayah serta kehadiran proyek strategis nasional di wilayah mereka.
Pokja Adat MRPB ingin memastikan bahwa pelaksanaan PSN tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, mencegah potensi konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, serta memperhatikan aspek pelestarian lingkungan.
“Untuk urusan Amdal harus jelas, dan pelaksanaan program CSR (Corporate Social Responsibility) dari korporasi pelaksana PSN harus dilakukan secara konsisten dan konsekuen,” tegas Willy Hegemur mewakili Tim MRPB.
Ia juga menegaskan bahwa dalam waktu dekat, Tim MRPB akan kembali ke Fakfak pada bulan Juni untuk melakukan monitoring terkait penanganan batas wilayah dan keterlibatan korporasi dalam pelaksanaan PSN.
“Kami dari MRPB perlu memastikan adanya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam pelaksanaan PSN, serta melihat bagaimana proyek ini memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.
Secara prinsip, MRPB menegaskan komitmennya untuk menjaga tanah dan manusia Papua, serta memastikan pelaksanaan pembangunan harus menjamin keadilan sosial dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.
Penulis : Amatus.Rahakbauw.K







