Labuan Bajo|Tempo Timur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat melaksanakan Rapat Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk Tahun 2025 bertempat di Kantor Bupati Manggarai Barat, Kamis (29/02/2024).
Sesuai dengan Arah Kebijakan Tahunan Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, tema RKPD Tahun 2025 adalah “Memperkuat Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berkarakter”.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Awal RKPD diawali dengan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.
Wakil Bupati, dr. Yulianus Weng, M mengatakan bahwa melalui rapat konsultasi publik kegiatan ini dapat menjaring saran dan masukan para pemangku kepentingan atas permasalahan, isu strategis dan prioritas pembangunan yang akan menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah.
“Sangat diharapkan bisa mengimplementasi hakikat perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif sehingga melalui agenda tersebut, pemerintah dapat memperoleh sumbang saran yang konstruktif bagi penyempurnaan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025” ucap Wabup Manggarai Barat
Dijelaskannya, hal ini bermakna bahwa perencanaan dan penganggaran pembangunan tahun 2025 mendatang akan mengarah kepada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan sektor lain, seperti pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas ASN yang bermuara kepada peningkatan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat.
Wabup Weng menuturkan, untuk di sektor ekonomi, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia diarahkan pada peningkatan kapasitas tenaga kerja, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif serta UMKM. Hal ini dapat ditempuh melalui pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi, pendampingan bagi para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM.
“Kami berharap kegiatan peningkatan kapasitas ini terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pasar agar tenaga kerja serta produk-produk UMKM dapat bersaing dan berkembang serta menyedot tenaga kerja lokal”, katanya
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ke-4 RPJMD Periode Tahun 2021-2026. Di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini dapat dilihat dari capaian Indikator Makro Pembangunan dalam beberapa tahun terakhir yang terus menunjukkan trend peningkatan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 tercatat sebesar 4,77% meningkat dari capaian Tahun 2022 sebesar 4,12%.
Yulianus Weng menjelaskan, bahwa Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Barat dalam dua tahun terakhir ini menjadi yang tertinggi di Provinsi NTT. Sejalan dengan itu, Persentase Penduduk Miskin juga turun dari 17,15% pada Tahun 2022 menjadi 16,82% di Tahun 2023. Tingkat Pengangguran Terbuka, walaupun tidak signifikan namun terus menunjukan penurunan dari 4,91% pada Tahun 2022 menjadi 4,42% di Tahun 2023.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga terus menunjukkan kenaikan dari 66,95 pada Tahun 2022 menjadi 67,84 di Tahun 2023. Di sisi lain, sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendukung prioritas nasional, kita telah berhasil menekan Prevalensi Stunting dari 15,9% di Tahun 2022 menjadi 8,2% berdasarkan hasil timbang pada Agustus 2023.
“Menatap Tahun 2025 mendatang, setidaknya masih ada beberapa permasalahan atau isu strategis pembangunan daerah yang perlu mendapat perhatian kita bersama, seperti masih tingginya Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita, masih rendahnya Persentase Guru Bersertifikat Pendidik, pemberdayaan Desa Wisata, peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah, peningkatan kapasitas ASN dan penyediaan Data Statistik Sektoral Daerah serta beberapa permasalahan lainnya”, tuturnya
Tentunya Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan ini. Pemerintah butuh peran serta para pemangku kepentingan, para mitra pembangunan (NGO/LSM) dan dukungan masyarakat pada umumnya untuk bersama-sama merumuskan perencanaan dan mengawal jalannya pembangunan daerah. Kritik dan saran/masukan dari Bapak/Ibu sekalian sangat berarti bagi peningkatan layanan pemerintah kepada masyarakat.
Wabup berharap, rapat ini mendapatkan banyak masukkan karena pada hakekatnya masyarakat merupakan subjek dan objek pembangunan itu sendiri. Perbaikan demi perbaikan dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah akan terus kita lakukan.
Hal ini tentu membutuhkan masukkan dan usul saran dari Bapak/Ibu pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang senantiasa secara aktif memberikan sumbang saran dan kritikan kepada kami.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu dalam Forum Konsultasi Publik ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selamat mengikuti Forum Konsultasi Publik ini, kiranya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan”, tutup Wakil Bupati Mabar dr. Yulianus Weng, M.
Terpantau oleh media bahwa rapat ini dihadiri oleh Wakil Bupati, Setda, Pimpinan OPD, Camat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pimpinan dan Perwakilan dari mitra Pembangunan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
(Firmus Yudal).
