MEDAN – Meningkatnya inflasi di Indonesia menjadi perhatian serius pemerintah,
Untuk itu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memerintahkan masing-masing Daerah di Indonesia harus segera berbenah dan tanggap dalam mengatasi dampaknya.
Menanggapi hal tersebut, Seluruh jajaran pemerintah daerah di Sumatera Utara menggelar rapat koordinasi (Rakor) penanganan dampak inflasi, yang digelar secara terbuka di Aula Pertemuan Grand City Hall, Jl. Balaikota, Medan, Rabu (02/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rakor diikuti seluruh pemerintah daerah di Sumatera Utara serta unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) yang terdiri dari Bupati/Walikota, Ketua DPRD, Kapolres dan Kajari.
Dalam rakor ini Bupati Batu Bara Ir. H. Zahir, M.AP., hadir bersama Ketua DPRD Batu Bara M. Safi’i, Kapolres Batu Bara AKBP Jose DC Fernandes, Kajari Batu Bara Amru Siregar, Kepala BPKAD Batu Bara dan Asisten Setdakab Batu Bara.
Rakor dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi didampingi Pangdam I/BB, dan Kapolda Sumut yang ditandai dengan pemukulan gong.
Dalam sambutannya, Edy Rahmayadi mengatakan inflasi yang tinggi sangat berdampak pada ekonomi masyarakat. Untuk itu perlu adanya pengendalian harga barang dan jumlah pembelian barang agar ekonomi dapat stabil.
Selain membahas dampak inflasi daerah, Rakor ini juga membahas evaluasi penyerapan APBD tahun 2022 di setiap daerah.
Menurut Edy Rahmayadi, penyerapan anggaran APBD di tiap-tiap daerah sangat berpengaruh besar pada pengendalian inflasi. Edy menekankan pemerintah daerah harus bisa menjadi garda terdepan dalam menangani terjadinya inflasi.
Diketahui persentase angka inflasi nasional berada pada angka 5,7%, sedangkan persentase angka inflasi Sumatera Utara berada pada angka 5,6%.
Walau dinilai masih tinggi, Pemprov Sumut dinilai mampu mengendalikan angka inflasi di daerah dan masuk dalam kategori sepuluh provinsi dengan pengendalian inflasi terbaik di tingkat nasional serta menjadi provinsi dengan penyerapan anggaran APBD tahun 2022 paling tinggi yaitu di angka 62,2% dari target minimum yang ditetapkan.
Edy juga menyebut penyerapan anggaran APBD tahun 2022 di tiap kabupaten/kota di Sumatera Utara harus tuntas hingga 100%, dan ini harus diawasi dan dikawal agar inflasi yang terjadi di Sumatera Utara seperti kenaikan harga pokok makanan yakni bawang merah, cabai dan daging ayam juga telur ayam dapat dikendalikan dengan baik. (DN)
