
BATU BARA — Pemerintah Kabupaten Batu Bara memastikan tidak ada perubahan tarif pajak daerah dalam Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Batu Bara dengan agenda jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi, Rabu (18/11/2026) pukul 16.00 WIB di Ruang Rapat Paripurna DPRD Batu Bara.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Batu Bara Safi’i, S.H. Bupati diwakili Sekretaris Daerah Rusian Heri,S.Sos.,M.AP. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Rodial, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Setwan Herryawan, S.T.,M.Si., anggota DPRD, OPD, dan unsur Forkopimda.
Dalam jawabannya, pemerintah daerah menjelaskan ranperda ini disusun untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan sistem pemungutan pajak yang lebih adil, efektif, dan efisien. Penyusunan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat serta kepastian hukum, sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023.
Untuk PBB-P2, pemerintah membedakan sistem pengenaan bagi masyarakat dan perusahaan. Ketetapan perusahaan terbit setiap Januari dengan jatuh tempo 30 Juni, sedangkan ketetapan masyarakat terbit awal Maret dengan jatuh tempo 30 September. Jika ekonomi daerah melambat, Bapenda dapat memberi insentif berupa perpanjangan jatuh tempo atau pengurangan pokok pajak sesuai prosedur.
Pemerintah juga memaparkan program pemutihan PBB-P2 dengan syarat pelunasan lima tahun terakhir, sehingga masyarakat tidak perlu membayar tunggakan yang sudah daluwarsa menurut peraturan perundang-undangan.
Untuk UMKM dengan batas omzet tertentu, pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) makanan-minuman dikenakan tarif rendah 3 persen. Bagi investor yang membuka usaha baru, Bapenda dapat memberi pembebasan PBJT makanan/minuman 50 persen pada tahun pertama beroperasi, yang diajukan oleh pelaku usaha dan diberikan dalam koridor hukum yang berlaku.
Penulis : Red




