FAKFAK — Pemerintah Provinsi Papua Barat menyiapkan skema bantuan pendidikan bagi 2.211 mahasiswa asal Papua Barat pada 2026.
Bantuan tersebut direncanakan sebesar Rp10 juta bagi mahasiswa program studi umum, sedangkan mahasiswa kedokteran diproyeksikan memperoleh bantuan hingga sekitar Rp100 juta.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Barnabas Dowansiba, S.Pd., M.Pd., saat dikonfirmasi Jurnalis TempoTimur.com, Senin (9/11/2026), pukul 14.10 WIT, menjelaskan bahwa besaran bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan biaya pendidikan masing-masing mahasiswa.
Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah calon penerima bantuan terdiri atas 2.137 mahasiswa program S1 umum, 56 mahasiswa kedokteran, dan 17 dokter yang sedang menjalani program koas. Dengan demikian, total penerima yang masuk dalam perhitungan mencapai 2.211 orang.
Sementara itu, mahasiswa kedokteran diproyeksikan memperoleh bantuan sekitar Rp100 juta. Perhitungan tersebut mempertimbangkan tingginya biaya pendidikan kedokteran serta kebutuhan biaya hidup mahasiswa yang diperkirakan mencapai Rp20 juta.
Barnabas menegaskan, nominal bantuan tersebut belum bersifat final. Pemerintah masih akan melakukan penghitungan berdasarkan besaran pembayaran semester atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang ditetapkan masing-masing perguruan tinggi.
“Untuk naik turunnya, kita akan melihat pembayaran semester di kampus. Misalnya, apakah nilainya Rp10 juta atau Rp40 juta. Itu yang nantinya akan kita hitung,” jelasnya.
Ia menambahkan, khusus mahasiswa kedokteran, perhitungan bantuan akan mempertimbangkan besarnya biaya pendidikan yang harus dibayarkan.
Apabila biaya semester mencapai Rp40 juta, misalnya, pemerintah akan menyesuaikan perhitungan agar kebutuhan pembayaran pendidikan dapat diperhitungkan secara menyeluruh.
Skema tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menetapkan bantuan berdasarkan nominal yang direncanakan, tetapi juga berupaya mempertimbangkan kebutuhan riil mahasiswa selama menempuh pendidikan.
Meski demikian, kepastian besaran bantuan masih menunggu hasil penghitungan lebih lanjut. Karena itu, mahasiswa dan keluarga penerima diharapkan menunggu penetapan resmi pemerintah mengenai nominal akhir serta mekanisme penyalurannya.
Penulis: Amatus Rahakbauw K
