Batu Bara, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku melaksanakan kegiatan asesmen dan seleksi Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Zona Integritas (ZI), Senin (9/2/2026).
Kegiatan ini menjadi tahapan strategis dalam mempersiapkan langkah konkret Lapas Labuhan Ruku untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2026.
Asesmen dan seleksi dilaksanakan secara objektif dan terukur dengan menitikberatkan pada aspek integritas, komitmen, kapasitas, serta pemahaman peserta terhadap enam area perubahan Zona Integritas. Proses ini bertujuan untuk menjaring aparatur terbaik yang dinilai mampu mengemban amanah dalam mengawal seluruh program pembangunan ZI secara berkelanjutan.
Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, menegaskan bahwa pembentukan Tim Pokja ZI bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan bagian dari langkah strategis dan serius dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pada integritas dan pelayanan. Menurutnya, Tim Pokja memiliki peran sentral dalam memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut, Kalapas menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas sangat ditentukan oleh soliditas tim dan kesamaan visi. Ia menekankan pentingnya kerja sama, inovasi, serta konsistensi dalam menjalankan rencana aksi di masing-masing area perubahan, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam pelaksanaannya, peserta asesmen mengikuti tahapan penilaian yang mencakup evaluasi sikap, wawasan, serta kesiapan dalam mendukung transformasi birokrasi. Diharapkan, Tim Pokja yang terbentuk merupakan personel yang memiliki dedikasi tinggi, bermental perubahan, dan mampu menjadi motor penggerak pembangunan Zona Integritas di Lapas Labuhan Ruku.
Melalui kegiatan asesmen dan seleksi ini, Lapas Labuhan Ruku menegaskan komitmen kuat untuk melanjutkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK Tahun 2026, sebagai wujud nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, serta berfokus pada pelayanan publik yang prima.
(*)
