Manokwari — TempoTimur.com
“Alam menjaga kita. Kita menjaga hutan, hutan menjaga kita. Kita menjaga laut, laut menjaga kita. Kita birukan langit, kita terangi bumi. Kita tidak mewariskan air mata untuk anak-anak kita.”
Demikian pesan pengantar Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan,MS.i membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Provinsi Papua Barat Tahun 2025 di Manokwari, Senin (8/12/2025).
Dalam arahannya, Gubernur Dominggus Mandacan menyoroti tingginya curah hujan yang menyebabkan bencana di sejumlah daerah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa kerusakan lingkungan dan berkurangnya kawasan hutan turut berkontribusi terhadap meningkatnya risiko bencana.
“Kita harus melestarikan hutan dan menggunakannya secara bijak. Kawasan mana yang wajib kita lindungi harus ditentukan dengan jelas. Ini tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Musim hujan diperkirakan berlangsung hingga Januari atau Februari 2026, sehingga Gubernur mengajak seluruh pihak meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan untuk mencegah bencana yang lebih besar.
Usai apel pagi di Kantor Gubernur, dilakukan pengiriman bantuan dari ASN kepada Pemerintah Papua Barat untuk disalurkan kepada korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Gubernur mengajak masyarakat Papua Barat ikut berbagi kepedulian.
“Tidak perlu melihat besar kecilnya jumlah bantuan. Yang penting adalah ketulusan,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat juga memastikan akan menyalurkan bantuan melalui APBD di akhir tahun 2025.
Gubernur menyampaikan bahwa suasana Natal telah terasa sejak akhir November. Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan kedamaian agar umat Kristiani dapat beribadah dengan tenang.
“Kita segera mengakhiri 2025 dan memasuki 2026. Saya mengajak semua pihak menjaga keamanan dan ketertiban agar Papua Barat tetap kondusif,” katanya.
Di awal kegiatan, Gubernur menyampaikan permohonan maaf karena terlambat sekitar satu setengah jam.
“Ada waktu doa yang harus saya tuntaskan terlebih dahulu. Saya mohon maaf atas keterlambatan ini,” jelasnya.
Rakorwasda 2025 mengusung penguatan ekosistem pencegahan korupsi melalui kolaborasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH). Kolaborasi ini dinilai penting dalam mengawal pembangunan daerah.
“Pengawasan tidak boleh dilakukan secara parsial. Kita butuh sinergi yang kuat untuk menyusun peta pengawasan tahun 2026 yang lebih komprehensif,” kata Gubernur di hadapan peserta dan narasumber dari pusat dan daerah.
Ia menegaskan bahwa Papua Barat membutuhkan sistem pengendalian terintegrasi agar pembangunan berjalan tepat sasaran. Peran Inspektorat, BPKP, BPK, Kejaksaan, dan Kepolisian sangat penting dalam memastikan penggunaan anggaran secara akuntabel.
Gubernur mengapresiasi kerja seluruh aparat pengawasan, namun mengingatkan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks sehingga peningkatan kapasitas SDM, kualitas audit, dan pemanfaatan teknologi harus terus ditingkatkan.
Di akhir sambutannya, Gubernur menyampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber dan panitia pelaksana.
“Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya nyatakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025 resmi dibuka,” ujar Gubernur, sebelum dilakukan penandatanganan kesepakatan.
Penulis : Amatus Rahakbauw
