MANOKWARI — Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Papua Barat, Dr. M. Bachri Yasin, SE, MM, menegaskan pentingnya transparansi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Bachri Yasin, penggunaan dana daerah harus dilakukan secara lebih transparan, selektif, dan efisien, agar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa membebani mereka.
“Kita harus membiasakan daerah lebih transparan dan selektif dalam penggunaan dana. Pemerintah daerah juga harus terus berupaya menggali potensi PAD tanpa membebani masyarakat,” ujar Bachri Yasin di Manokwari, Selasa (tanggal bisa disesuaikan).
Ia menjelaskan, salah satu sumber PAD baru bagi Papua Barat berasal dari sektor penjualan gas bumi. Hal ini menyusul diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang penempatan dan penjualan gas bumi untuk provinsi-provinsi di Tanah Papua.
“Puji Tuhan, alhamdulillah, Menteri ESDM telah memberikan SK tentang penjualan gas dari penempatan gas bumi. Itu menjadi bagian dari PAD kita juga,” tambahnya.
Selain itu, Bachri Yasin menyebutkan, dividen dari hasil penjualan gas bumi akan diserahkan kepada empat provinsi di wilayah Papua, termasuk Papua Barat, untuk dimaksimalkan sebagai sumber pendapatan baru daerah.
“Dari sisi dividen yang nanti diserahkan kepada empat provinsi, itu juga akan kita maksimalkan,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat bersifat mandatori hingga 99 persen, sehingga penggunaannya sangat terbatas dan harus sesuai ketentuan. Sebaliknya, PAD memiliki fleksibilitas lebih tinggi untuk digunakan sesuai kebutuhan daerah.
“Untuk menutupi kekurangan dari dana transfer, kita bisa memaksimalkan PAD karena penggunaannya lebih fleksibel,” jelas Bachri.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si, menekankan agar seluruh perangkat daerah segera mempersiapkan langkah strategis dalam pengelolaan pendapatan daerah, khususnya dari sektor migas.
“Penekanan dari Bapak Gubernur adalah agar segera mempersiapkan proses selanjutnya, terutama kepada OPD terkait seperti Bappenda dan BUMD, untuk menyiapkan langkah ke depan dalam pengelolaan PAD dari sektor migas,” pungkas Bachri Yasin.
Penulis : Amatus Rahakbauw
