Manokwari — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari dari Partai NasDem, Oky C. Tajuk, menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari yang dinilai lambat dalam pengelolaan dan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2025.
Dalam pernyataan kepada jurnalis Tempo Timur pada Rabu pagi, 6 Agustus 2025 pukul 10.46 WIT, Oky menyebut bahwa hingga pertengahan tahun anggaran 2025, Dana Otsus belum juga disalurkan lantaran dokumen penting seperti Rencana Anggaran Program (RAP) dan laporan pelaksanaan tahun sebelumnya belum diselesaikan tepat waktu oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Ini bukan soal kekurangan dana, tapi kegagalan perencanaan birokrasi. Harus ada evaluasi dan peringatan keras bagi dinas yang lalai,” tegas Oky.
Ia menilai keterlambatan ini berdampak serius pada masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), yang kehilangan waktu, pelayanan, dan kepercayaan terhadap pemerintah.
“Dana Otsus bukan anggaran biasa. Ini menyangkut hak hidup rakyat Papua. Jangan biarkan masalah ini berulang tiap tahun,” tambahnya.
Oky juga menyoroti tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Dana Otsus pada tahun sebelumnya. Tercatat pada tahun 2023, Kabupaten Manokwari meninggalkan Rp 29,4 miliar Dana Otsus yang tidak terpakai.
> “Program Otsus seharusnya dieksekusi maksimal, bukan ditunda atau dibiarkan mengendap menjadi SiLPA. Ini dana hak sejarah bagi rakyat Papua. Perencanaannya pun harus melibatkan suara mereka sendiri,” pungkasnya.
Penulis : Amatus.Rahakbauw.K










