Manokwari, Tempotimur.com — Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPD IWAPI) Papua Barat akan menggelar kegiatan Car Free Day (CFD) pada Sabtu, 19 Juli 2025, mulai pukul 06.00 hingga 10.00 WIT. Acara ini mengambil rute dari depan kantor TVRI hingga ke lampu merah Jalan Merdeka, Manokwari.
Ketua DPD IWAPI Papua Barat, Debby Debora Pangemanan, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemberdayaan perempuan dan penguatan ekonomi kerakyatan melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Tema kegiatan kami adalah ‘Bersama IWAPI, Melangkah Sehat, UMKM Maju, Ekonomi Papua Barat Sejahtera’. Kami berharap kegiatan ini bisa membangun kesadaran hidup sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” ujar Debby saat ditemui usai audiensi dengan Gubernur Papua Barat, Senin (14/7/2025).
Debby menyampaikan bahwa CFD IWAPI akan melibatkan berbagai instansi teknis dari Pemprov Papua Barat, di antaranya:
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Kesehatan (yang akan menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan gratis)
Lembaga perbankan untuk literasi keuangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Selain itu, UMKM lokal yang dikelola oleh mama-mama Papua juga akan berpartisipasi untuk menjual produk kerajinan, makanan tradisional, serta hasil pertanian dan bahan pokok di lokasi CFD.
“Kami membuka ruang bagi para pelaku usaha lokal, khususnya perempuan Papua, untuk menampilkan dan menjual produk mereka. Ini menjadi bagian dari dukungan kami terhadap ekonomi kerakyatan dan kemandirian masyarakat,” imbuhnya.
CFD ini juga selaras dengan program strategis Pemprov Papua Barat dalam mendukung agenda nasional Indonesia Emas, khususnya pilar Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
Dalam kesempatan audiensi, Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, M.Si. mengapresiasi inisiatif IWAPI Papua Barat dan mengingatkan pentingnya koordinasi dengan seluruh OPD terkait.
Ia juga menekankan pentingnya kedisiplinan pegawai serta memberikan contoh teladan kepada masyarakat, termasuk dalam kewajiban membayar pajak kendaraan dan pajak daerah.
“Kita sebagai pemerintah harus menjadi teladan. Segera selesaikan kewajiban pajak kendaraan dinas maupun pribadi. Ini bagian dari tanggung jawab kita kepada negara,” tegas Gubernur Dominggus.
Ia menambahkan bahwa beberapa program pembangunan infrastruktur dan belanja daerah tengah dikebut dan diharapkan tuntas sebelum tenggat 18 Juli 2025.
Penulis : Amatus.Rahakbauw.K
