Jakarta — Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara PW-FRN Counter Polri Agus Flores sangat menyesalkan Pernyataan Kementerian Desa (Kemendes) Republik Indonesia RI yang telah menyinggung perasaan Wartawan, Senin 3/2/2025.
Agus menerangkan, Berdasarkan Video yang beredar diberbagai Media Sosial dalam acara Sosialisasi Kemendes PDT No 2 Tahun 2024 tentang petunjuk Operasional atas Fokus penggunaan dana Desa tahun 2025 Wilayah Jawa, Jumat, 31 Januari 2025. Kemendes menyebut agar Polisi dan Kejaksaan untuk menertibkan LSM dan Wartawan “Bodrek” yang telah mengganggu kerja Kepala Desa.
Dalam Video itu Kemendes RI meminta kepada Jenderal Polisi Fadel Imran agar Kepolisian dan Kejaksaan menangkap LSM dan Wartawan.
” Begini Pak Jenderal Fadel Imran yang paling banyak mengganggu Kepala Desa “Dua” LSM dan Wartawan Bodrek, Dan mereka mutar itu hari ini Kepala Desa ini minta 1 Juta, bayangkan kalau ada 300 Desa kalah gaji Kemendes itu, “sebut Agus mencontohkan penyampaian Kemendes.
Dalam acara itu dia juga mengatakan, Gaji Menteri kalah itu oleh karena itu pihak Kepolisian dan Kejaksaan mohon itu di tertibkan, ” Tangkapi aja Pak Polisi LSM dan Wartawan Bodrek yang mengganggu Kepala Desa untuk yang bekerja itu,” sambung Agus.
Pernyataan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), tersebut itu telah melukai perasaan insan Pers Indonesia. Kalau bersih kenapa risih kalau tidak mencuri kenapa menyuap,” tegas Agus.
Ketua Fast Respon Nusantara (PW-FRN) Counter Polri Agus Flores menambahkan, Pers merupakan pilar keempat demokrasi yang memiliki tugas sebagai kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Pernyataan Menteri PDT Yandri seakan terkesan menghina profesi wartawan dan LSM. Pers memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan publik serta memastikan transparansi pemerintahan.
” Ungkapan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT),” itu telah melukai perasaan insan Pers Indonesia. Kalau bersih kenapa risih kalau tidak mencuri kenapa menyuap,” ujarnya.
Selaku Ketua Umum Perkumpulan Wartawan, saya merasa sangat kecewa dengan pernyataan Menteri Yandri. Kami berjuang untuk mengawasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang, bukan untuk meminta uang,” kata Agus.
(Tim/Red)
